Tulisan Lepas Syabab

AL-KHILAFAH

PERKARA MENDESAK
(mahkota dari segala kewajiban)
oleh: Azizi Fathoni K.
MUQADDIMAH

Terhitung sejak runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyyah di Turki pada tanggal 28 Rajab 1342 H, sudah 88 tahun lebih umat Islam tidak lagi hidup di bawah kepemimpinan seorang Khalîfah. Rentang yang sangat lama bila dibandingkan dengan ijmâ’ para Sahabat Nabi radhiyallâhu ‘anhum, yaitu umat Islam tidak boleh vakum dari kepemimpinan melebihi batas waktu 3 hari 3 malam.
Tiga puluh satu ribu hari lebih berlalu, pemahaman sebagian umat Islam mengenai eksistensi Negara Khilafah kian jauh dan semakin kabur, terlebih saat benturan dengan Peradaban Barat yang sekular terus terjadi. Sejak abad 18 M sampai saat ini paham Sekularisme (paham yang memisahkan antara agama dengan Negara) sudah mulai dan kian banyak mempengaruhi cara berfikir generasi kaum muslimin dan bahkan telah dianggap sebagai harga mati, sehingga banyak di antara mereka yang merasa aneh dan justru menolak jika agamanya (Islam) diterapkan di tengah-tengah kehidupan dan cenderung memilih gaya hidup yang sekularistik, menolak setiap hal yang berbau Islam saat bersinggungan dengan urusan publik atau pemerintahan.

Penting rasanya mengenalkan kembali tentang wajib dan perlunya mendirikan Negara Khilafah. Selain sebagai pemersatu umat Islam dalam ikatan al-ukhuwwah al-Islâmiyyah dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok bumi, Negara Khilafah juga berperan sebagai kiyânut-tanfîdz (institusi pelaksana) sekaligus hâris (penjaga) bagi keberlangsungan syari’at Islam secara kâffah (menyeluruh) di tengah-tengah kehidupan manusia. Tentunya juga penjaga Jiwa, Harta dan Kehormatan kaum muslimin dimanapun mereka berada.
Dialah bagian vital dari ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka sudah sepatutnya setiap muslim memahaminya dengan benar sebagaimana pemahaman para Ulama terdahulu, sehingga ajaran Islam yang komprehensif tampak jelas laksana terangnya matahari di siang hari, dan Islam sebagai rahmat lil-‘âlamin (rahmat bagi alam semesta) tidak lagi hanya bisa diucap dan didengar, tapi juga benar-benar bisa disaksikan dan dirasakan secara nyata.
Tulisan sederhana ini membahas empat point utama berikut.

1. Pengertian Khilafah Menurut Syara’
2. Dasar-Dasar Diwajibkannya Negara Khilafah
3. Pernyataan Para Ulama Tentang Wajibnya Negara Khilafah
4. Menjawab Keraguan-Keraguan

1. A. Pengertian Khilafah Menurut Syara’

Dari sekian banyak hadits Rasulullah saw tidak sedikit diantaranya yang menyebutkan lafadz “al-khilâfah” atau “al-khalîfah” dengan kandungan arti tertentu yang bukan sebatas arti bahasa, misalnya:
Untuk kata Al-Khilâfah, dia memiliki persamaan makna dengan kata Al-Imâmah dan Imârah Al-Mukminîn. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmû’ Syarh Al-Muhadzdzab mengatakan:
Dalam Al-Mu’jam Al-Wasîth karya Syaikh Ibrahim Musthafa juga disebutkan:
Berikut pengertian kata Al-Khilâfah, Al-Imâmah atau Imârah Al-Mukminîn menurut beberapa ulama masyhur umat Islam.

1. Menurut Imam Al-Mawardi (w. 450 H):

1. Menurut Imam An-Nawawi (w. 676 H):

1. Menurut Imam Al-Iji (w. 756 H):

1. Menurut Imam Ibn Khaldun (w. 808 H):

1. Menurut Imam Ibn Al-Azraq (w. 896 H):

1. Menurut Imam An-Nafrawi (w. 1126 H):

1. Menurut Imam Muhammad Abdul Hayyi Al-Kattani (w. 1382 H):

Dan masih banyak lagi. Adapun dalam Al-Qâmûs Al-Fiqhî, Syekh Sa’di Abu Habib menyebutkan bahwa pengertian Al-Khilâfah adalah:
Dalam Al-Mu’jam Al-Wasîth juga disebutkan:
Dengan memperhatikan beberapa hadits dan definisi ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa kata Al-Khilâfah telah dikukuhkan oleh Rasulullah saw dan dipahami oleh para ulama sebagai kata yang memiliki makna tertentu/khusus, yaitu: kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin dalam menerapkan dan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia dalam rangka mengganti peran Rasulullah saw.
Sedangkan julukan bagi orang yang menjalankan kekhilafahan adalah Al-Khalîfah, Al-Imâm atau Amîr Al-Mukminîn. Imam Abdul Hayyi Al-Kattani menjelaskan secara singkat alasan digunakannya tiga istilah tersebut.
Imam Ibnu Sa’ad menyebutkan dalam kitab Ath-Thabaqât Al-Kubrâ sejarah munculnya julukan “amîr al-mukminîn”:
Syekh Muhammad Rawwas Qal’ahjie dalam karyanya Mu’jam Lughah Al-Fuqahâ menyebutkan bahwa pengertian Al-Khalîfah secara istilah adalah:
Adapun lafadz Al-Imâm, secara mutlak dia berarti Al-Imâm Al-A’dham yaitu Al-Khalîfah. Berikut ungkapan Imam An-Nawawi disertai kutipan pandangan Imam Ibnu Hazm dalam penggunaan kata tersebut:

1. B. Dasar-Dasar Diwajibkannya Negara Khilafah

Kewajiban menegakkan Negara Khilafah dibangun berdasarkan dalil-dalil Syara’, bukan sekedar berdasarkan logika semata sebagaimana yang disangka oleh sebagian kalangan Rafidhah dan Mu’tazilah. Hujjatul-Islâm Imam Al-Ghazali berkata:
Imam Saifuddin Al-Amidi juga mengatakan:
Imam Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam kitab tafsirnya juga menyampaikan:
Demikian pula Imam An-Nawawi dalam kitab Syarahnya atas Shahih Muslim menyebutkan:
Tidak ketinggalan Asy-Syinqithi juga mengatakan dalam kitab tafsirnya:
Dalil-dalil Syara’ yang dimaksud adalah sebagaimana berikut.

1. 1. Dari Al-Qur’an Al-Karim

Yaitu firman-firman Allah SWT yang mewajibkan umat Islam untuk hanya berhukum dengan hukum-hukum Allah SWT saja, tidak dengan hukum yang lain.

1. Al-Baqarah [2]: 85

Ayat di atas mencela Kaum Yahudi yang tidak menerapkan hukum Taurat dengan sempurna atau secara menyeluruh sekalipun mereka menyakini kebenaran kitab tersebut. Berdasarkan kaidah al-‘ibrah bi-‘umûmil-lafdz lâ bi-khushûshis-sabab, maka pelajaran bagi kaum muslimin dari ayat tersebut adalah: Al-Qur’an tidak cukup hanya diakui kebenarannya saja, tapi juga harus disertai dengan penerapan hukum-hukumnya secara menyeluruh di dalam kehidupan nyata.
Syari’at Allah SWT tidak boleh diambil setengah-setengah dalam penerapannya, dia harus diterima dan dilaksanakan seluruhnya dengan sempurna. Di ayat yang lain Allah SWT telah Berfirman:
Imam Ibnu ‘Abbas ra dalam kitab Tafsîr Ath-Thabarî menafsirkan kata kâffah dengan seluruhnya atau totalitas, yaitu tanpa ada sedikitpun dari ajarannya yang diabaikan atau dikurangi.
Syeikh Abdul Qadir ‘Audah dalam kitabnya At-Tasyrî’ Al-Jinâ’î fî Al-Islâm menyatakan:

1. Al-Baqarah [2]: 213

Imam Ath-Thabari mencantumkan penjelasan ayat di atas (terutama bagian ayat yang bergaris bawah) di dalam kitab tafsirnya sebagaimana berikut.
Wujud Al-Qur’an memang “hanya” berupa kata-kata saja. Meskipun banyak berbicara tentang hukum, namun dia tidak bisa menghukumi manusia secara langsung dengan sempurna, untuk itu dibutuhkan institusi pemerintahan yang menerapkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Hal ini berbanding lurus dengan perkataan Khalifah ‘Utsman bin ‘Affan ra berikut, yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-‘Abbad.

1. An-Nisâ’ [4]: 60-61

Imam Abu Ja’far Ath-Thabari menjelaskan bagian yang bergaris pada ayat di atas dengan berkata:
Dan berikut penjelasan Imam Ibnu Katsir.
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum thâghût pada ayat tersebut adalah hukum selain hukum Allah SWT atau selain hukum yang berasal dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.

1. An-Nisâ’ [4]: 65

Imam Ibnu Katsir manafsirkan:
Lafadz qasam (sumpah) dalam ayat tersebut menandakan “keseriusan” seruan Allah SWT. Tidak mau menjadikan Rasulullah saw sebagai pemutus seluruh perkara (berdasarkan wahyu Allah SWT), baik perkara agama maupun dunia, merupakan sikap yang dapat menafikan keimanan dalam diri seorang muslim. Demikian pula umat Islam yang hidup sepeniggal Rasulullah saw agar terus menjadikan wahyu Allah SWT sebagai pemutus perkara diantara mereka. Ayat di atas sangat erat kaitannya dengan sabda Beliau saw yang berbunyi:

1. Al-Mâidah [5]: 44-45

Ayat di atas memang menceritakan kaum Yahudi Bani Israil, namun demikian dicantumkannya ayat tersebut di dalam Al-Qur’an dan disampaikannya kepada umat akhir zaman bukannya tanpa alasan, akan tetapi sebagai pelajaran bagi umat Islam dalam hal wajibnya berhukum dengan apa yang Allah SWT turunkan, sesuai dengan kaidah: al-‘ibrah bi-‘umûmil-lafdz lâ bi-khushûshis-sabab. Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Khalaf (w. 306 H) atau lebih dikenal dengan nama Imam Waki’ dalam kitab Beliau Akhbâr Al-Qudhâh menyebutkan:
Selain itu, kata “man” pada bagian ayat “wa man lam yahkum bimâ anzalallâh …” bersifat umum, berlaku bagi siapa saja di antara umat manusia yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah SWT turunkan, kapan saja dan dimana saja. Berkenaan dengan ini Imam Ath-Tharthusyi (w. 520 H) mengatakan dalam sebuah kitabnya Sirâj Al-Mulûk:
Ayat-ayat tersebut juga digunakan oleh Imam Abu Umar Al-Qurthubi dalam menjelaskan bahwa penyimpangan dalam penerapan hukum (berhukum dengan selain hukum Allah SWT) dengan disertai kesengajaan adalah termasuk dosa besar menurut ijma’.
Hal tersebut pernah ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud ra.
Syaikh Abdul Qadir ‘Audah dalam kitabnya At-Tasyrî’ Al-Jinâ’î fî Al-Islâm menyatakan:
Dan di bagian lain dari kitab tersebut Beliau juga mengatakan:

1. Al-Mâidah [5]: 48-50

Imam Ibnu Jarir menafsirkan:
Imam Ibnu Katsîr menjelaskan dengan detail tentang bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap hukum-hukum Allah SWT. Berikut kata beliau.
Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hukmul-jâhiliyyah (hukum Jahiliah) Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan cucu Rasulullah saw Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra sebagaimana berikut.

1. Al-An’âm [6]: 114

Ayat tersebut berbicara dalam konteks menegakkan hukum Allah SWT untuk menyelesaikan berbagai perkara di antara Nabi saw dengan kaum kafir musyrik penyembah berhala. Berikut dengan lebih jelas Imam Ath-Thabari menafsirkan:

1. An-Nûr [24]: 48-52

Lima ayat dalam surat An-Nûr di atas menceritakan dua golongan orang di antara kaum muslimin. Golongan Pertama, mereka yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah SWT (yaitu dengan menjadikan Rasulullah saw sebagai hakim di antara mereka), mereka terkategorikan sebagai munafik. Golongan Ke-dua, yaitu mereka yang patuh dan taat terhadap hukum Allah SWT (yaitu dengan menjadikan Rasulullah saw sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara di antara mereka berdasarkan syari’at Islam). Imam Ath-Thabari mengatakan:

1. An-Nisâ’ [4]: 58

1. Al-Mâ’idah [5]: 42

1. Al-Hadîd [57]: 25

Lafadz Al-‘Adl dan Al-Qisth pada tiga ayat di atas adalah sinonim, yaitu berarti adil, dan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum Allah SWT Dzat yang maha adil. Berikut perkataan Imam Asy-Syafi’i dalam kitab Al-Umm saat Beliau membahas jizyah.
Dan masih di kitab yang sama, pada bab Al-Aqdhiyyah, disebutkan:
Imam Muhammad bin Muhammad Al-Mushili seorang Ulama bermadzhab Syafi’i mengatakan:
Berhukum dengan hukum-hukum Allah SWT merupakan Maqâshid Al-Imâmah (tujuan disyari’atkannya Khilafah), berikut perkataan Imam Ibnu Taimiyyah.
Syaikh Al-‘Ishami dalam karyanya Samth An-Nujûm Al-‘Awâlî fî Abnâi Al-Awâil wa At-Tawâlî juga menyatakan:
Demikian pula dalam kitab Al-Wajîz fî ‘Aqîdah As-Salaf Ash-Shâlih Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ’ah Imam Al-Atsari menyatakan:
Imam Ibnu Al-Azraq juga mengatakan dalam sebuah karyanya:
Imam Al-Ghazali menyebut hukum-hukum Allah SWT dengan istilah Nidhâmud-Dîn (sistem Dien), yaitu Syari’at Islam yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Menurut Beliau, Nidhâmud-Dîn tidak bisa dipisahkan dari Nidhâmud-Dunyâ (sistem dunia) atau sulthân (kekuasaan) yang berperan sebagai pelaksana. Berkali-kali Beliau mengutarakan ungkapan-ungkapan yang senada, misalnya:
Penjelasan tentang tujuan didirikannya Negara Khilafah di atas sebanding lurus dengan tugas daripada orang yang menjalankannya. Berikut penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atas salah satu Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkenaan dengan tugas Khalifah. Yaitu menerapkan syari’ah atau menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

1. 2. Dari Hadits Nabi saw
2. Hadits Pertama, riwayat: Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad (dengan lafadz Al-Bukhari), derajat: shahih

Kata “tasûsu” dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa peran para nabi di kalangan Bani Israil adalah sebagai pemimpin yang memperhatikan urusan-urusan kehidupan mereka, bukan sekedar menyampaikan risalah. Berikut pemaparan Imam Ibn Mandhur dalam Lisân Al-‘Arab-nya seraya mengutip hadits tersebut (dalam penjelasan beliau atas kata sâsa).
Dari hadits di atas juga dipahami bahwa demikian pula Nabi Muhammad saw, tugas Beliau juga sebagai pemimpin atau penanggungjawab atas urusan-urusan umatnya. Kemudian diterangkan juga setelah itu bahwa sepeninggal Beliau, secara sah tugas tersebut akan dijalankan oleh para Khalifah, bukan yang lainnya.

1. Hadits Ke-2, riwayat: Ahmad dan Ath-Thabarani, derajat: shahih, Al-Hakim mengatakan bahwa semua isnadnya shahih meskipun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Berikut penjelasan Imam Al-Manawi tentang hadits tersebut, dalam kitabnya At-Taysîr bi Syarh Al-Jâmi’ Ash-Shaghîr:
Imam Al-Mubarakfuri juga mengatakan:

1. Hadits Ke-3, riwayat: Ath-Thabarani, derajat: shahih, Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya menyatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat Imam Muslim, demikian pula Imam Adz-Dzahabi menegaskan dalam ta’liqnya.

Di dalam Islam, hukuman/sangsi hanya terjadi pada dua wilayah: 1) Kewajiban jika ditinggalkan, dan 2) Keharaman jika dilanggar, adapun wilayah Sunnah, Karâhah dan Ibâhah, tidak ada hukuman/sangsi di dalamnya. Artinya hukuman tidak diberikan pada selain dua hal di atas, tidak pada orang yang meninggalkan perkara-perkara Sunnah, tidak pula pada orang yang melakukan perkara-perkara yang Makrûh, apalagi pada orang yang melakukan atau meninggalkan perkara-perkara mubâh, fahuwa min bâbil-awlâ (lebih utama untuk tidak mendapatkan hukuman/sangsi). Imam Asy-Sya’rani mengatakan dalam kitabnya Al-Mîzân Al-Kubrâ:
Berdasarkan hal tersebut, maka ancaman adzab berupa kemiskinan pada riwayat hadits di atas, dengan jelas menunjukkan wajibnya berhukum dengan hukum-hukum Allah SWT. Karena jika memang dia bukan kewajiban, maka Allah SWT “tidak perlu” menurunkan adzab jika kaum muslimin meninggalkannya.

1. Hadits Ke-4, riwayat: Abu Dawud, Ath-Thabarani dan Al-Baihaqi, derajat: hasan

Berkenaan dengan Hadits di atas Imam Ibn Taimiyyah berkomentar:
Dengan lebih rinci Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nail Al-Authâr menjelaskan hadits tersebut dan kaitannya dengan wajibnya menegakkan Khilafah.

1. Hadits Ke-5, riwayat: Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, derajat: hasan shahih, Al-Hakim menshahihkannya berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim.

Jika diperhatikan dengan teliti, akan didapati bahwa sabda Rasulullah saw di atas berbentuk perintah atas kaum muslimin yang hidup sesudah masa kenabian atau di akhir zaman, agar berpegang teguh kepada sunnah Nabi saw dan sunnah Al-Khulafâ Ar-Rasyidûn (sunnah=ajaran). Imam Ash-Shan’ani dalam Subul As-Salâm menerangkan maksud dari “sunnatul-khulafâil-Mahdiyyînar-Râsyidîn” dalam hadits tersebut adalah:
Hal ini berbanding lurus dengan Hadits Nabi saw berikut.
yaitu bahwa kekhilafahan ideal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw adalah kekhilafahan di masa Al-Khulafâ Ar-Râsyidûn. Imam Al-Mubarakfuri juga mengakui hal tersebut dengan mengungkapkan:
Perintah “mengikuti ajaran” tersebut muncul setelah wasiat takwa kepada Allah SWT dan ketaatan terhadap amir yang diangkat oleh Khalifah meskipun dia adalah seorang budak berkulit hitam. Imam Al-Qazwaini menyebutkan:
Memang, dalam menjalankan amanahnya seorang Khalifah berhak mengangkat beberapa atau banyak amir (sesuai dengan kebutuhan) untuk mewakili dirinya di berbagai pelosok Negara Khilafah. Yang demikian ini sudah dilakukan sejak kepemimpinan umat Islam masih di tangan Rasulullah saw. Imam Al-Khaza’i mengatakan:
Ini dilakukan saat Khalifah tidak bisa menjangkau langsung wilayah kehilafahan yang begitu luas, sedangkan jika Khalifah hendak keluar meninggalkan Negara Khilafah untuk berjihad atau yang lainnya, dia juga harus mengangkat salah seorang kepercayaan untuk sementara waktu menggantikan posisinya dalam memegang kendali pemerintahan. Yang demikian ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah saw Adalah Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Fushûl fî As-Sîrah menuturkan:
Dan bahkan ini terjadi berkali-kali, contoh lain saat Beliau pergi dalam ghazwah Dzul-‘Asyîrah, kendali Madinah diambil alih oleh Abu Salamah bin Abd Al-Asad, saat ghazwah Bani Sulaim oleh Siba’ bin ‘Urfuthah, saat ghazwah As-Sawîq oleh Abu Lubabah, saat ghazwah Dzû Amr oleh ‘Utsman bin ‘Affan, saat ghazwah Bahrân oleh Ibnu Ummi Maktum, saat ghazwah Bani Qainuqa’ oleh Basyir bin Abd Al-Mundzir, saat ghazwah Banin-Nadhîr oleh Ibnu Ummi Maktum, saat ghazwah Dzâtir-Riqâ’ oleh Abu Dzar Al-Ghifari, saat ghazwah Badr Ash-Shughra oleh Abdullah bin Abdillah bin Ubai, saat ghazwah Dumatil-Jundal oleh Siba’ bin ‘Urfuthah, dst. Ini semakin memperjelas bahwa Nabi Muhammad saw bukan sekedar Nabi Allah SWT yang kemana-mana selalu diikuti oleh para sahabatnya, lebih daripada itu Beliau juga seorang Kepala Negara yang bertanggungjawab penuh atas suatu wilayah kekuasaan tertentu, yang kepergiannya tidak boleh menghentikan aktivitas negara yang dipimpinnya, yaitu Al-Madînah Al-Munawwarah.
Semua ini menunjukkan bahwa hadits tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan bentuk pemerintahan Islam, dan perintah untuk mengikuti sunnah Nabi saw dan sunnah Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun di dalamnya juga tidak lepas dari perintah untuk mengikuti bentuk pemerintahan atau kepemimpinan mereka.
Dan masih banyak lagi hadits-hadits senada lainnya, yang membuktikan bahwa ajaran Islam juga menyentuh ranah kepemerintahan atau kenegaraan sebagai konsekwensi dari predikat “sempurna” yang disandangnya.

1. 3. Ijma’ Sahabat Radhiyallâh ‘Anhum

Ijma’ Sahabat radhiyallâh ‘anhum juga merupakan salah satu dari pilar-pilar utama diwajibkannya menegakkan Negara Khilafah. Tepat pasca wafatnya Nabi Muhammad saw, para sahabat segera mengangkat pengganti Beliau (dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin kaum Muslimin, bukan sebagai Rasul Allah SWT), yaitu dengan membai’at Abu Bakar Ash-Shiddiq, hal itu mereka lakukan sebelum mengurus jenazah Nabi Muhammad saw tanpa ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Ini menandakan bahwa kewajiban tersebut lebih utama dari pada kewajiban memakamkan jenazah. Imam Abu Al-Fadhl Al-‘Iraqi pernah mengutip perkataan Imam Al-Khathabi dalam kitabnya Tharh At-Tatsrîb:
Dalam kitab Hâsyiyah Al-‘Aththâr ‘alâ Syarh Al-Jalâl Al-Mahallî ‘alâ Jam’ Al-Jawâmi’ dikatakan:
Hal serupa juga disampaikan Imam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, Beliau menyatakan:
Imam Al-Qurthubi dengan lebih rinci juga menceritakan hal serupa dalam kitab tafsirnya:
Abu Yahya Zakariyya Al-Anshari, dalam kitabnya Asnâ Al-Mathâlib mengatakan sebagai berikut.
Adapun catatan dalam kitab Târîkh mengenai peristiwa tersebut (Ijma’ Sahabat dalam perkara Khilafah) diantaranya adalah:

1. Dalam kitab Târîkh Al-Khulafâ, Imam Al-Asyuthi mengutip riwayat berikut ini:

1. Imam Adz-Dzahabi juga mencantumkan banyak riwayat senada tentang persitiwa tersebut dalam kitabnya Târîkh Al-Islâm, salah satunya adalah:

1. Dalam Mukhtashar Târîkh Dimasyqâ, Imam Ibnu Mandhur menyampaikan:

Jadi yang dilakukan oleh para Sahabat radhiyallâhu ‘anhum pasca wafatnya Nabi Muhammad saw adalah terhitung sebagai sumber hukum tersendiri yang bersifat qoth’î (pasti) di dalam Islam. Jaminan atas keabsahan Ijma’ Sahabat sebagai sumber hukum yang qoth’î diantaranya adalah ayat berikut.
Imam Asy-Syahrastani juga menjelaskan tentang kekuatan Ijma’ Sahabat radhiyallâhu ‘anhum sebagai landasan istidlâl (argumentasi) terutama menyangkut perkara Khilafah, Beliau berkata:

1. 4. Kaidah “MÂ LÂ YATIMM AL-WÂJIB ILLÂ BIHI FAHUWA WÂJIB”.

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfâ, menjelaskan kaidah tersebut sebagaimana berikut.
Keberadaan Negara Khilafah merupakan syarat syar’i bagi terlaksananya sekian banyak kewajiban di dalam Islam, dan keberadaannya adalah bersifat ikhtiyârî (pilihan) bagi kaum muslimin, bisa berakibat pahala jika dilaksanakan atau diusahakan dan bisa berakibat dosa jika ditinggalkan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan:
Imam Abu Al-Qasim An-Naisaburi, dalam tafsirnya atas ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menindak pelaku perzinaan, Beliau menyebutkan kaidah yang sama:
Dalam Islam terdapat begitu banyak kewajiban yang menuntut adanya institusi Pemerintahan Islam, diantaranya adalah:

1. Kewajiban berjama’ah (bersatu dalam satu wadah kepemimpinan)

- Al-Qur’an surat Âli ‘Imran [3]: 103
Yang dimaksud dengan hablullâh (tali Allah SWT) adalah jama’ah, berikut sang mufassir dari kalangan sahabat Nabi pernah berkhutbah:
Redaksi serupa (hablullâh) juga terdapat dalam hadits shahih riwayat Imam Muslim dan Imam Malik berikut:
Imam Az-Zarqani menjelaskan:
- Al-Qur’an surat Al-An’âm [6]: 153
Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan Imam Ibnu ‘Abbas tentang ayat di atas dan ayat-ayat senada lainnya dalam kitab tafsirnya sebagaimana berikut.
- Hadits Nabi saw riwayat: Muslim, Al-Baihaqi dan Ahmad (dengan lafadz Muslim), derajat: shahih
Imam Abu Umar pernah berkata mengomentari hadits tersebut.
- Hadits Nabi saw riwayat: Al-Bukhari dan Muslim (dengan lafadz Al-Bukhari), derajat: shahih
- Hadits Nabi saw riwayat: Muslim, An-Nasâi dan Ahmad, derajat: shahih
Imam An-Nawawi menjelaskan maksud daripada mati dalam keadaan jahiliyah dalam hadits tersebut dan yang serupa dalam kitab syarakhnya atas Shahih Muslim:
Imam Ibu Hajar dalam kitab syarakhnya atas Shahih Al-Bukhari mengutip perkataan Ibnu Abi Hamzah memperjelas bahwa yang dimaksud dengan mufâraqah (memisahkan diri/memberontak) dalam hadits tersebut adalah mufâraqah terhadap Negara Khilafah, yaitu usaha sekecil apapun dalam rangka melepaskan diri dari aqad bai’at:
Imam As-Sindi dalam hasyiyahnya atas kitab Sunan An-Nasai menjelaskan:
Imam Ibnu ‘Abdil Barr, dalam kitabnya At-Tamhîd li mâ fî Al-Muwaththa’ min Al-Ma’âni wa Al-Asânîd menyatakan:
Realitas umat Islam saat ini sangat bertolak belakang dengan konsep kepemimpinan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dimana mereka tidak lagi dalam satu kesatuan, tapi terpecah-pecah menjadi lima puluh lebih jama’ah (baca: negara) yang tidak lagi diikat oleh aqidah islamiyyah melainkan ikatan Nasionalisme, sebagai konsekwensi logisnya kaum muslimin saat ini memiliki banyak pemimpin yang satu sama lainnya tidak dalam satu kesatuan, padahal Rasulullah saw sangat tegas dalam perkara ini.
Dalam kesempatan yang lain Beliau menegaskan.
Dalam penerapannya, para sahabat ridhwânullâh ‘alayhim sebagai generasi yang paling paham akan konsep tersebut menolak usulan beberapa orang Anshar yang dipelopori oleh Al-Habbab bin Al-Mundzir yang menghendaki pemisahan kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah saw, yaitu agar kaum muslimin Anshar mengangkat pemimpin sendiri dan kaum muslimin Muhajirin juga mengangkat pemimpin sendiri. Imam Adz-Dzahabi mengabadikan riwayat tersebut dalam kitabnya Târîkh Al-Islâm:
Karena pemikiran tersebut tidak benar, maka para sahabat yang dipelopori oleh Abu Bakar menolaknya. Menanggapi pernyataan Al-Habbab bin Al-Mundzir di atas Beliau berkata:
Melihat banyaknya pemimpin kaum muslimin saat ini, manakah di antara mereka yang akan diakui sebagai pemimpin (Imam) yang sah? dan mana pula yang harus disingirkan?, Kalau tidak demikian lalu hendak dikemanakan hadits shahih di atas? Akankah diperkosa untuk bisa dipahami lain dengan tujuan agar umat Islam terbebas dari kewajiban mengangkat Khalifah? Tidak bukan?!.

1. Kewajiban Mengangkat Khalifah dan Taat Kepadanya (Kewajiban Berbai’at Kepada Khalifah)

a) Al-Qur’an surat An-Nisâ [4]: 59
Kata “minkum” menunjukkan bahwa pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin dari kalangan kaum muslimin bukan pemimpin komunitas lain. Sekaligus ayat ini juga menunjukkan kebatilan sistem pemerintahan yang memungkinkan non-muslim untuk menjadi pemimpin kaum muslimin sebagaimana sistem Demokrasi di negeri ini, Allah SWT Berfirman:
Allah SWT mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada-Nya, RasulNya, dan para pemimpin di antara mereka. Untuk kewajiban yang ke-tiga, yaitu taat kepada para pemimpin tidak bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin tanpa adanya pemimpin bagi mereka, maka demi terlaksananya kewajiban tersebut harus diangkat seorang pemimpin bagi kaum muslimin, yaitu Khalifah. Yang dimaksud bukanlah mengangkat pemimpin di masing-masing negeri kaum muslimin dan menganggapnya sudah seperti khalifah, karena misalnya pemimpin Negara Indonesia, dia “wajib” ditaati oleh warga muslim Indonesia, namun tidak bagi warga muslim di Negara lain, sehingga yang dimaksud dengan kepemimpinan yang wajib ditegakkan dalam pandangan Islam bukan model kepemimpinan yang demikian.
Para mufassir mengatakan bahwa maksud dari ûlul-amri adalah umarâ bentuk jama’ dari amîr yang artinya pemimpin, sebagaimana yang diutarakan Imam Ath-Thabarî dalam kitab tafsirnya:
Umarâ adalah orang-orang yang diangkat oleh Khalifah untuk menjadi wakilnya dalam mengurus berbagai urusan kaum muslimin yang berada di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauannya. Hal tersebut tergambar jelas pada dua riwayat hadits berikut ini.
- Hadits Nabi saw riwayat: Muslim dan At-Tirmidzi, derajat: shahih
Adapun lafadz Imam At-Tirmidzi adalah sebagai berikut.
Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan:
- Hadits Nabi saw riwayat: Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, derajat: shahih
Pemaknaan lafadz amîrî pada hadits di atas bukan pemimpinku dalam artian orang yang memimpin Rasulullah saw, karena pada saat itu Beliau adalah pimpinan tertinggi (Kepala Negara) kaum muslimin, melainkan artinya adalah pemimpin yang Beliau angkat.
Dapat disimpulkan bahwa ketaatan kaum muslimin terhadap umarâ yang diangkat oleh Kepala Negara (Khalifah) adalah dalam rangka ketaatan kepada Kepala Negara itu sendiri.
b) Hadits Nabi saw riwayat: Muslim, derajat: shahih
Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhallâ mengatakan:
Dan akan tampak benang merah yang sangat jelas jika melihat Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berikut ini, yaitu wasiat untuk kaum muslimin berupa perintah berbai’at kepada Khalifah sepeninggal Rasulullah saw.
c) Hadits Nabi saw riwayat: Ibnu Hibban, derajat: shahih

1. Kewajiban Menegakkan Al-Qadhâ’ (peradilan Islam)

Kewajiban menegakkan al-qadhâ’ sebenarnya bermula dari kewajiban menegakkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Ini tergambar jelas pada Sabda Nabi saw berikut.
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Wasîth berkata:
Inti daripada Al-Qadhâ’ dalam Islam adalah menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa adanya institusi pemerintahan. Imam Ibnu Taimiyyah berkata:
Al-Qadhâ’ juga tidak sah jika dilaksanakan oleh seorang hakim yang tidak diangkat oleh Khalifah, berikut kutipan dari kitab Bidâyah Al-Mujtahid wa Nihâyah Al-Muqtashid karya Imam Ibn Rusyd:
Dengan lebih rinci Imam Al-Maziri menjelaskan penyelenggaraan al-qadhâ’ yang sah adalah sebagaimana berikut.
Pada ungkapan di atas, cara kedua dalam pengangkatan al-qâdhî ditempuh demikian karena alasan darurat, jadi hukum asalnya tetap yaitu mutlak wewenang Khalifah atau Amirul Mukminin atau Kepala Negara Islam, karena sebenarnya keberadaan hakim di Negara Khilafah adalah perwakilan dari pada Khalifah.
Diantara perkara-perkara al-qadhâ’ yang membutuhkan wadah Negara sebagai Pelaksana adalah sebagai berikut.
1) Hukuman Zinâ (hubungan badan di luar nikah)
- Bagi pezina yang ghayr muhshan (belum pernah menikah)
- Bagi pezina yang muhshan (sudah pernah menikah dan pernah bersetubuh dengan istri)
Berikut penjelasan singkat Syeikh Rawwas Qal’ahjie tentang Ihshân.
2) Hukuman Liwâth (Homoseksual)
3) Hukuman Qadzf (menuduh wanita baik-baik berzina)
4) Hukuman peminum Khamr (minuman keras/setiap yang memabukkan)
5) Hukuman Sariqah (pencurian) jika mencapai nisab (¼ Dinar atau lebih)
6) Hukuman Hirâbah (Bughat & perampok)
7) Hukuman Murtad (keluar dari Islam)
8) Hukuman Al-Qathl (pembunuhan)
9) Hukuman Isqâthul-Janîn (aborsi)
10) Hukuman melukai/mengurangi/memotong anggota tubuh orang lain
Rasulullah Muhammad saw telah mencontohkan kepada umatnya bagaimana menjadi sosok pemimpin yang konsisten dan tegas (tanpa kenal pilih kasih) dalam menegakkan hudûdullâh (hukum-hukum Allah SWT), cukup hadits berikut ini sebagai bukti.
Berikut kata Imam Abdul Hayyi Al-Kattani.
Kesimpulannya, bahwa pelaksanaan syari’at-syari’at Allah SWT secara menyeluruh oleh kaum muslimin mengharuskan diangkatnya seorang Imam di antara mereka, sehingga dia menjadi wajib adanya.

1. Kewajiban al-amr bil-ma’rûf wan-nahy ‘anil-munkar (menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar)

Dalam skala besar, tugas menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar hanya mampu dijalankan oleh Negara, tentunya dengan menjadikan hukum syara’ sebagai standar makruf dan mungkar bagi seluruh aktivitas atau perbuatan manusia.

1. Kewajiban Berdakwah dan Berjihad

Kewajiban dakwah secara umum adalah berdasarkan firman Allah SWT:
Sedangkan kewajiban jihad secara umum adalah berdasarkan firman Allah SWT:
Dijadikannya satu antara kewajiban berdakwah dan kewajiban berjihad di sini karena pada dasarnya keduanya ada dalam satu rangkaian, yaitu bahwa jihad yang bersifat ibtidâî (offensive) pada hakikatnya adalah berperang melawan kekufuran yang menghalangi penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Berdasarkan firman Allah SWT:
Dan ayat berikut:
Juga berdasarkan hadits Nabi saw:
Juga hadits riwayat Imam Ath-Thabarani berikut.
Juga hadits riwayat Imam Ahmad bin Hambal berikut.
Sebagaimana juga dalam Al-Qâmûs Al-Fiqhî dikatakan:
Dikatakan demikian karena tujuan asal daripada jihad adalah mendakwahkan Islam, Imam Ibnu Hajar mengatakan:
Jihad yang semacam ini hukumnya adalah fardhu kifâyah, harus selalu ada di setiap masa, hingga tuntas “Amanat Agung” Rasulullah saw tersebut (ayat 28 surat Saba’). Tentang “Amanat Agung” tersebut Rasulullah saw juga pernah bersabda:
Demikianlah pemahaman generasi awal kaum muslimin sehingga tercapai apa yang pernah mereka capai, tertulis indah dengan tinta emas dalam lembara sejarah manusia, yaitu Imperium terbesar yang penuh berkah, Negara Khilafah Islamiyah yang luasnya mencapai dua per tiga dunia.
Memang untuk berdakwah tidak harus menunggu berdirinya Negara Khilafah terlebih dahulu, namun dakwah memiliki beberapa tingkatan, untuk tingkatan individu dan kelompok mungkin masih bisa dilakukan tanpa memerlukan peran Negara, namun untuk mendakwahi Negara lain (yaitu dengan menyeru pemimpin dan rakyatnya untuk ber-Islam atau kalau tidak dengan membayar jizyah dan menerapkan hukum-hukum Islam) dakwah semacam ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh Negara yang mengemban dakwah Islam.
Selain riwayat di atas tadi hal serupa juga dicontohkan oleh Nabi saw dengan mengirimkan banyak utusan kepada para penguasa negeri lain dengan menyertakan surat seruan kepada mereka agar masuk Islam. Misalkan surat Beliau kepada Raja Romawi Heraklius yang disampaikan oleh Dihyah Al-Kalbi ra berikut.
Sepeninggal Rasulullah saw dakwah semacam itu terus dilakukan oleh para sahabat dan kaum muslimin, di masa Umar bin Al-Khaththab terkenal surat panglima perang Khalid bin Al-Walid berikut.
Sekali lagi, Dakwah dan Jihad semacam di atas tidak bisa berjalan dengan baik kecuali dilakukan oleh Pemerintahan atau Negara Islam, yakni Negara Khilafah Islamiah.

1. C. Pernyataan Para Ulama Tentang Wajibnya Khilafah

Berikut ini perkataan para ulama berkenaan dengan wajibnya menegakkan Khilâfah atau wajibnya mengangkat seorang Khalîfah.

• Abdurrahman Al-Jaziri (w. 1360 H), dalam Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzâhib Al-’Arba’ah:

• Abdul Hamîd Asy-Syarwani (w. 1301 H), dalam Hawâsyi Asy-Syarwânî:

• Abu Abdillah Ar-Ru’ayni Al-Maliki (w. 954 H), dalam Mawâhib Al-Jalîl fî Syarh Mukhtashar Asy-Syaikh Jalîl:

• Abu Abdillah Al-Qal’i Asy-Syafi’i (w. 630 H), dalam Tahdzîb Ar-Riyâsah wa Tartîb As-Siyâsah:

• Abu Al-Hasan Al-Asy’ari (w. 324 H), dalam Maqâlat Al-Islâmiyyîn wa Ikhtilâf Al-Mushallîn:

• Abu Al-Hasan Al-Mawardi (w. 450 H), dalam Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah wa Al-Wilâyât Ad-Dîniyyah:

• Abu Al-Ma’ali (w. 270 H), dalam At-Tâj wa Al-Iklîl li Mukhtashar Khalîl:

• Abu An-Naja (w. 960 H), dalam Al-Iqnâ’ fî Fiqh Al-Imâm Ahmad bin Hanbal:

• Abu Al-Qasim Al-Hasan bin Muhammad An-Naisâbûrî (w. 406 H), dalam Tafsîr An-Naisâbûrî:

• Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi (w. 458 H), dalam Syu’ab Al-Îmân:

• Abu Fida’ Isma’îl Ibnu Katsir (w. 774 H), dalam Tafsîr Al-Qur’ân Al-‘Adzîm:

• Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H), dalam Al-Iqtishâd fî Al-I’tiqâd:

• Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali (w. 745 H), dalam Tafsîr Al-Bahr Al-Muhîth:

• Abu Ishaq Asy-Syirazi (w. 476 H), dalam At-Tanbîh:

• Abu Manshur Al-Baghdadi (w. 429 H), dalam Al-Farq Bayna Al-Firaq:

• Abu Ya’la Muhammad bin Al-Husain Al-Farra’ (w. 458 H), dalam Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah:

• Abu Zakariyya An-Nawawi (w. 676 H), dalam Roudlah Ath-Thâlibîn wa ‘Umdah Al-Muftîn:

• ‘Alauddin Al-Kasani (w. 587 H), dalam Badâ’i’ Ash-Shanâ’i’ fî Tartîb Asy-Syarâ’i’:

• Al-Juwayni (w. 478 H), dalam Ghiyâts Al-Umam wa Iltiyâts Adh-Dhulam:

• Al-Mardawi, Abu Al-Hasan Alî bin Sulaimân (w. 885 H), dalam Al-Inshâf fî Ma’rifat Ar-Râjih min Al-Khilâf ‘Alâ Madzhab Al-Imâm Ahmad bin Hambal:

• Al-Qarafi (w. 684 H), dalam Adz-Dzakhîrah:

• Al-Qurthubi, Imam Abu Abdillâh (w. 671 H), dalam Tafsîr Al-Qurthubî:

• Asy-Syahrastani (w. 548 H), dalam Nihâyah Al-Iqdâm fî ‘Ilmi Al-kalâm:

• Asy-Syarbini Al-Khathib (w. 977 H), dalam Mughnî Al-Muhtâj ilâ Ma’rifati Alfâdz Al-Minhâj:

• Asy-Syaukani (w. 1250 H), dalam As-Sail Al-Jarrâr Al-Mutadaffiq ‘alâ Hadâ’iq Al-Azhâr:

• As-Suyuthi (w. 911 H), dalam Husn Al-Muhâdharah fî Akhbâr Mishr wa Al-Qâhirah:

• Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah, dalam Fatâwa Al-Azhar:

• Fakhruddin Ar-Razi (w. 606 H), dalam Mafâtîh Al-Ghayb fî At-Tafsîr:

• Ibnu ‘Adil Ad-Dimasyqi (w. 775 H), dalam Tafsir Lubâb fî ‘Ulûm Al-Kitâb:

• Ibn ‘Arabi, dalam Al-Fikr Ash-Shûfî fî Dhau Al-Kitâb wa As-Sunnah:

• Ibn Hazm Adz-Dzahiri (w. 456 H), dalam Al-Fashl fî Al-Milal wa Al-Ahwâ’ wa An-Nihal:

• Ibnu Khaldun (w. 808 H), dalam Muqaddimah:

• Ibn Qaid An-Najdi (w. 1097 H) , dalam Syarh Muntaha Al-Irâdât li Ibn An-Najjâr:

• Ibn Qudamah Al-Maqdisi (w. 682 H), dalam Al-Mughnî:

• Jamaluddin Ahmad Al-Ghaznawi (w. 593 H), dalam Ushûl Ad-Dîn:

• Khasru bin Qaramuz Al-Hanafi (w. 885 H), dalam Durar Al-Hukkâm Syarhu Ghurar Al-Ahkâm:

• Mahmud bin Isma’il Al-Kairbiti (w. 843 H), dalam Ad-Durrah Al-Gharrâ fî Nashîhah As-Salâthîn wa Al-Qudhâh wa Al-Umarâ:

• Mansur bin Yunus Al-Bhuti (w. 1051 H), dalam Kasysyâf Al-Qinâ’ ‘an Matn Al-Iqnâ’:

• Muftî Kuwait, dalam Al-Mausû’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah:

• Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini (w. 977 H), dalam Al-Iqna’ fi Hilli Alfadzi Abi Syuja’:

• Muhammad bin Ibrahim bin Sa’dillah (w. 733 H), dalam Tahrîr Al-Ahkâm fî Tadbîr Ahl Al-Islâm:

• Muhammad Rasyid Ridha (w. 1354 H), dalam Al-Khilâfah:

• Muqayyadah, dalam Adhwâ Al-Bayân fî Îdhâh Al-Qurân bi Al-Qurân:

• Musthafa As-Suyuthi Ar-Rahibani Al-Hambalî (w. 1243 H), dalam Mathâlibu Uli An-Nuhâ fî Syarh Ghâyah Al-Muntahâ:

• Nashir bin Ali Aidh Hasan, dalam ‘Aqîdah Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ’ah fi Ash-Shahâbah Al-Kirâm:

• Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, dalam I’ânah Al-Mustafîd bi Syarh Kitâb At-Tauhîd:

• Sulaimân bin Muhammad Al-Bujairami (w. 1221 H), dalam Hâsyiyah Al-Bujairamî ‘Ala Al-Khathîb:

• Sulaimân bin Muhammad Al-Bujairami (w. 1221 H), dalam Hâsyiyah Al-Bujairami ‘ala Syarh Al-Manhaj:

• Sulaimân bin Umar Al-Jamal (w. 1204 H), dalam Hâsyiyah Al-Jamal ‘Ala Al-Manhaj:

• Syihabuddin Al-Qalyubi (w. 1068 H), dalam Hâsyiyatâ Qulyûbî wa ‘Umairata:

• Taqyuddin Ibn Taimiyyah (w. 728 H), dalam Majmû’ Fatâwâ Ibn Taimiyyah:

• Taufiq bin Abdul Aziz As-Sadiri, dalam Al-Islâm wa Ad-Dustûr:

• Wahbah Az-Zuhaili, dalam Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh:

• Yahya bin Abi Al-Khayr Al-Imrani (w. 558 H), dalam Al-Intishâr fî Ar-Radd ‘alâ Al-Mu’tazilah Al-Qadariyyah Al-Asyrâr:

• Zakariyya Al-Anshari (w. 926 H), dalam Fath Al-Wahhâb:

• Zakariyya Al-Anshari (w. 926 H), dalam Asnâ Al-Mathâlib:

Khilafah bukan sekedar perkara wajib, tapi lebih daripada itu dia merupakan perkara yang mendesak dan bahkan perkara terbesar dalam ajaran Islam. Hal ini diperjelas dengan ungkapan-ungkapan ulama berikut.

• Abdurrahman bin Ahmad Al-Iji (w. 756 H), dalam Al-Mawâqif:

• Ibnu Al-Azraq (w. 896 H), dalam Badâ’i’ As-Silk fî Thabâi’ Al-Milk:

• Ibnu Hajar Al-Haitsami (w. 974 H), dalam Ash-Shawâ’iq Al-Muhriqah:

• Taqyuddin Ibn Taimiyyah (w. 728 H), dalam As-Siyâsah Asy-Syar’iyyah:

• Ibn Ruslan (w. 844 H), dalam Shafwah Az-Zabad (Zabad Ibn Ruslân):

• Syamsuddin Ar-Ramli (w. 1004 H), dalam Ghâyah Al-Bayân Syarhu Zabad Ibn Ruslân:

• ‘Alauddin Al-Hashfaki Al-Hanafi (w. 1088 H), dalam Ad-Durr Al-Mukhtâr fi Syarh Tanwîr Al-Abshâr:

• Syamsuddin Abu Al-‘Aun As-Safarini (w. 1188 H), dalam Lawâmi’ Al-Anwâr:

Betapa pentingnya keberadaan Negara Khilafah dan betapa bahayanya nasib umat Islam tanpanya. Semuanya tergambar dalam ungkapan ulama berikut.

• Abu Al-Hasan Al-Amidi (w. 631 H), Ghâyah Al-Marâm fî ‘Ilm Al-Kalâm:

• Abu Muhammad ‘Izzuddin –Sulthânul-‘Ulamâ– (w. 660 H), Qowâ’id Al-Ahkâm fî Mashâlih Al-Anâm:

• Al-‘Aththar (w. 1250 H), Hasyiyah Al-‘Aththar ‘ala Syarh Al-Jalal Al-Mahalli ‘ala Jam’ul-Jawami’:

Begitu mendesaknya kewajiban serta kebutuhan umat Islam terhadap tegaknya Khilafah juga tergambar pada beberapa riwayat berikut.
Perkataan Khalifah Umar bin Khaththab ra. dalam bentuk larangan dengan tambahan Nûn at-Taukîd (huruf nûn yang menandakan penekanan) di atas, diucapkan di hadapan para sahabat dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya, hal tersebut mengisyaratkan terjadinya al-ijmâ’ as-sukûtî di antara mereka bahwa kaum muslimin tidak boleh vacum dari kepemimpinan seorang Khalifah lebih dari tiga hari. Khilafah adalah perkara serius dan mendesak, hal tersebut dapat dirasakan dalam sebuah riwayat yang dicantumkan oleh Imam Ath-Thabari dalam kitabnya Târîkh ar-Rusul wa al-Mulûk perkataan Khalifah Umar bin Al-Khaththab berikut.
Perkataan Umar bin Khaththab ra. di atas menginformasikan bahwa dibunuhnya 1-2 orang yang menghambat proses pengangkatan Khalifah lebih utama daripada ta’thîl al-ahkâm asy-syar’iyyah (menelantarkan hukum-hukum Allah SWT), dimana hal tersebut akan mengakibatkan mudharat yang lebih besar dari pada hanya terbunuhnya 1-2 orang, dan mudharat itu sudah dan sedang dirasakan oleh kaum muslimin sejak keruntuhan Khilafah sampai detik ini. Khalifah adalah pelindung bagi kaum muslimin, sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad saw:
Demikian besarnya perkara Khilafah di mata generasi terdahulu kaum muslimin, hal itu tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap pentingnya penerapan Syari’at Allah SWT secara menyeluruh dan sempurna. Kebutuhan manusia terhadap Syari’at adalah segalanya, lebih mendesak daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman, bahkan lebih mendesak daripada kebutuhan mereka kepada udara untuk bernfas. Berikut apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.
Dalam salah riwayat yang terhimpun dalam kitab Târîkh Al-Umam wa Al-Mulûk karya Imam Ath-Thabari (w. 310 H) diceritakan, bahwa Muhammad bin Abi Bakar ra. pernah bersya’ir demikian:

1. D. Menjawab Keraguan-Keraguan

Keraguan-keraguan yang dicantumkan di sini disarikan dari pernyataan-pernyataan beberapa kalangan yang belum sependapat dengan usaha penegakan Khilafah.

1. 1. Keraguan Pertama: Khilafah adalah perkara yang bersifat ijtihâdiyyah, sebab memang tidak ada perintah konkret (jelas dan pasti) baik di dalam Al-Qur’an maupun hadis Rasul yang mewajibkan umat Islam untuk mendirikannya.

Jawab:
Meskipun saat ini wacana tentang Negara Khilafah banyak diperdebatkan, namun ia bukan termasuk permasalahan yang bersifat ijtihâdiyyah. Sebagaimana yang telah dipaparkan, nash-nash yang mewajibkan berdirinya Negara Khilafah (meskipun tidak secara langsung) sudah sangat jelas, bahkan nyaris semua ulama terdahulu sepakat akan wajibnya Negara Khilafah kecuali satu-dua orang saja, itu pun dari kalangan Khawarij dan Mu’tazilah. Imam Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji menuturkan dalam karyanya, kitab dengan judul Al-Imâmah Al-Udhmâ ‘inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ’ah halaman 45:
Imam Asy-Syahrastâni mencantumkan dalam kitabnya Nihâyah Al-Iqdâm fî ‘Ilmi Al-Kalâm ungkapan berikut.
Al-Ashamm yaitu Abu Bakar Abdurrohman bin Kaisan Al-Ashamm:
dan Al-Futhi, yaitu Hisyam bin ‘Amr Abu Muhammad Al-Futhi:
Sumber terpercaya di atas mengungkap dengan jelas bahwa Al-Ashamm dan Al-Futhi keduanya adalah tokoh Mu’tazilah. Jadi, penolakan atas wajibnya menegakkan Negara Khilafah sebenarnya sudah ada sejak dulu, yaitu oleh An-Najdat dari kalangan Khawarij, dan sekelompok orang dari kalangan Mu’tazilah yang dimotori Abu Bakar Al-Ashamm dan Hisyam bin Amr Al-Futhi.
Adapun catatan sejarah tentang An-Najdat dari gologan Khawarij, mereka mengatakan bahwa kewajiban Khilafah tidak memiliki dasar sama sekali, baik secara Aqaly maupun Naqly. Pendapat “nakal” tersebut kemudian dijawab oleh Madzhab Ahlussunnah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy-Syahrastani dalam kitabnya Nihâyah Al-Iqdâm fî ‘Ilm Al-Kalâm berikut ini.

1. 2. Keraguan Ke-2: Khilafah bukan termasuk pembahasan akidah sehingga membuka peluang untuk diperbolehkannya berbeda pendapat.

Jawab:
Secara praktis Khilafah memang termasuk dalam ruang lingkup Syari’ah, namun dalam hal meyakininya sebagai suatu kewajiban dalam Islam, Khilafah adalah perkara yang masuk ke dalam ruang lingkup akidah, sehingga kesalahan dalam meyakininya sebagai suatu kewajiban adalah haram hukumnya, sebagaimana haramnya kesalahan dalam meyakini wajibnya Qishash, Jihad, Memakamkan Jenazah dan perkara-perkara fardhu kifayah lainnya. Kerena adanya kesalahan dalam meyakini inilah kemudian Imam Al-Ghazali memasukkan perkara Khilafah dalam pembahasan akidah dalam kitabnya Al-Iqtishâd fi Al-I’tiqâd, Imam Asy-Syahrastani mengingatkan:
Demikian pula Imam Al-‘Aththâr juga menjelaskan dalam kitabnya:
Pernyataan bahwa umat Islam boleh berbeda pendapat selain dalam hal akidah juga tidak benar, karena dalam hal Syari’at pun, jika termasuk perkara pokok atau perkara yang Ma’lûm minad-Dîn bidh-Dharûrah maka di antara umat Islam tidak boleh terdapat perbedaan pendapat. Contoh: jumlah raka’at shalat fardhu yang lima, Imam dan Khathib Jum’at dari kaum laki-laki, terpisahnya shaff laki-laki dari shaff wanita dalam shalat berjamaah, Larangan menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim dll. (tanpa melihat lagi apakah dalam hal ‘Ubûdiyyah atau Mu’âmalah).

1. 3. Keraguan Ke-3: Khilafah tidak termasuk dalam Rukun Islam, sehingga tanpa memperjuangkan/menerapkannya tidak akan mempengaruhi keislaman seseorang.

Jawab:
Pemahaman yang demikian tidaklah benar, karena di dalam Islam banyak sekali kewajiban-kewajiban yang tidak termasuk dalam rukun Islam. Misalnya kewajiban berbuat baik kepada orang tua, mentaati suami, menafkahi istri, berjihad, shalat jenazah dll. Sangat keliru jika mengatakan semua itu tidak wajib karena tidak termasuk dalam rukun Islam.
Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam menjelaskan kewajiban Jihad berikut ini rupanya perlu untuk diperhatikan dengan seksama:
Beliau mengatakan bahwa kewajiban Jihad tidak termasuk rukun Islam dikarenakan dua hal: Pertama, karena hukumnya fardhu kifayah; Kedua, karena aktivitasnya tidak bersifat permanen, artinya aktifitas jihad akan berhenti jika Islam menguasai dunia.
Kewajiban menegakkan Negara Khilafah memenuhi dua kriteria tersebut, mengangkat khalifah hukumnya fardhu kifayah dan kewajiban tersebut gugur saat ada seorang Khalifah yang benar-benar diangkat (aktivitasnya tidak dilakukan terus-menerus secara rutin atau tidak selalu ada). Sehingga orang yang hidup di sela-sela berlangsungnya masa kekhilafahan, tidak ada kewajiban baginya untuk berjuang menegakkan Negara Khilafah, namun yang ada adalah kewajiban taat kepada Khalifah.
Demikian juga kewajiban berbuat baik kepada orang tua, hanya berlaku selama seseorang masih memiliki orang tua atau tahu siapa orang tuanya, juga menaati suami hanya berlaku saat seorang muslimah sudah atau masih memiliki suami, demikian pula menafkahi istri. Artinya, aktivitas tersebut tidak terus-menerus dilakukan atau ada pada setiap individu muslim sebagaimana rukun Islam yang lima. Adapun untuk Ibadah Haji, karena dalam perintahnya terdapat keterangan “bagi yang mampu” (sekali seumur hidup), maka dia mendapat pengkhususan dalam hal ini, namun kewajiban tersebut tetap ada pada diri setiap muslim.

1. 4. Keraguan Ke-4: Khilafah akan mengancam komunitas Non-Muslim, tidak sesuai dengan semangat keindonesiaan yang pluralis.

Jawab:
Negara Khilafah bukan negara yang homogen, hal tersebut ditandai dengan banyaknya pengaturan dalam kitab-kitab fiqh ternama, tentang kedudukan, hak dan kewajiban kaum non-muslim dibawah naungan Khilafah. Misalnya apa yang dikatakan Imam Syafi’i berikut.
Istilah Dârul-Islâm yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi’i di atas menunjukkan Negara yang di dalamnya diberlakukan Syari’at Islam, yaitu Negara Khilafah. Orang-orang non-muslim akan berada di bawah naungan serta perlindungannya selama mereka mau membayar jizyah, hal tersebut sudah menjadi ma’lûm[un] min ad-dîn[i] bi adh-dharûrat[i]. Penarikan jizyah bukan bentuk keotoriteran Khalifah yang notabene adalah orang yang menjalankan kekhilafahan, namun semata-mata memenuhi perintah Allah SWT yang berbunyi:
Karena secara maknawi Khalifah hanya seorang ajîr (pekerja), yang dipekerjakan oleh Allah SWT dalam menerapkan hukum-hukumNya. Sebagaimana tampak pada ungkapan Imam Abdullah Al-Atsariy berikut.
Setelah membayar jizyah, maka hak kewarganegaraan non-muslim adalah sebagaimana kewarganegaraan kaum muslimin. Berkewajiban membela dan mempertahankan Negara dan berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan darinya. Nabi saw bersabda:
Demikian pula Imam Ath-Thahawî menjelaskan dalam kitabnya, Syarh Ma’âni Al-Âtsâr:
Dalam contoh penerapannya, berikut kami kutipkan redaksi lengkap surat Khalifah Umar bin Al-Khaththab kepada kaum Nasrani saat pembebasan Baitul-Maqdis, tergambar di dalamnya betapa mulianya Islam. Tidak heran jika kemudian banyak dari mereka yang memeluk Islam:

1. 5. Keraguan Ke-5: Mengingat banyaknya aliran atau madzhab di tengah-tengah kaum muslimin, penegakan Negara Khilafah menjadi sangat sulit bahkan mustahil untuk bisa terwujud. Dengan kata lain, Khilafah menurut madzhab siapakah yang akan diterapkan?

Jawab:
Perlu diketahui bahwa selain toleransi atas keberadaan warga yang non-muslim (selama mereka patuh terhadap ketetapan-ketetapan yang diberlakukan atas mereka), ternyata Negara Khilafah juga toleran terhadap adanya perbedaan dalam tubuh umat Islam sendiri, dengan syarat perbedaan tersebut tidak menyangkut perkara ushûl (pokok) dan tidak berpotensi memicu terjadinya perpecahan.
Negara Khilafah bukan negara madzhab, sehingga dia tidak boleh mengadopsi suatu madzhab tertentu (sekalipun dianggap paling benar) serta memaksakan madzhab tersebut kepada seluruh warganya. Contoh penerapan dari konsep ini tergambar pada riwayat berikut, yang menggambarkan betapa seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak mau bertindak otoriter memaksakan suatu madzhab tertentu kepada warga Negara Khilafah yang dipimpinnya, karena sepemahaman Beliau hal tersebut tidak boleh dilakukan dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya.
Perbedaan yang dimaksud dalam riwayat di atas adalah perbedaan dalam perkara-perkara fiqhiyyah bukan yang lainnya, hal ini ditandai dengan digunakannya lafadz fuqahâuhum (para ahli fiqh mereka).
Hal serupa juga tergambar pada nasehat Imam Malik bin Anas kepada Khalifah Abu Ja’far Al-Manshur yang berniat untuk mengadobsi madzhab Beliau (Madzhab Maliki) sebagai madzhab yang wajib diikuti oleh setiap muslim di seluruh penjuru Negara Khilafah saat itu.
Kata ‘azamtu (saya berkeinginan kuat) menandakan bahwa “penyeragaman” madzhab saat itu belum dilakukan, karena masih berupa keinginan. Hal itu sekaligus membuktikan bahwa kondisi Negara Khilafah yang ideal yang selama itu berjalan adalah ketika tidak memihak kepada suatu madzhab tertentu.
Dua riwayat di atas sekaligus juga menjawab “keputus-asaan” mereka yang mengatakan bahwa menyatukan kaum muslimin dengan berbagai macam perbedaan yang dimilikinya adalah tidak mungkin alias mustahil, jawabannya adalah sangat mungkin karena kondisi tersebut pernah terjadi, di antaranya yaitu pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma’shum Billah (julukan untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz) dan masa kepemimpinan Khalifah Al-Mustanshir Billah (julukan untuk Khalifah Abu Ja’far Al-Manshur) yang dikhabarkan pada riwayat di atas.
Jadi, seorang muslim tidak perlu khawatir akan kebermadzhabannya jika Negara Khilafah kembali tegak, karena sekali lagi Negara Khilafah bukan negara madzhab, dan memang tidak boleh bermadzhab.
Adapun jika Negara Khilafah hendak mengadobsi suatu pendapat tertentu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dapat memicu perpecahan dalam tubuh umat Islam, hendaknya pengadobsian tersebut tidak mengatasnamakan madzhab tertentu meskipun pendapat tersebut sejalan dengan pendapat madzhab tersebut, melainkan murni merupakan pendapat yang dipilih oleh Khalifah sebagai pendapat terkuat di antara pendapat-pendapat lainnya (tentunya setelah melalui proses tarjih yang sangat ketat).
Sedangkan untuk perbedaan dalam perkara ushûl (pokok), Negara Khilafah harus bersikap tegas dan teliti dalam memilah atau menyeleksi berbagai pemikiran/ajaran yang muncul dan berkembang di tengah-tengah umat, langkah tersebut diambil tidak lain adalah demi kemurnian ajaran Islam. Dalam hal ini Negara Khilafah berperan sebagai hâris (penjaga) bagi agama yang dijadikan sebagai fondasi, sebagaimana ungkapan Imam Al-Ghazali:

1. 6. Keraguan Ke-6: Sistem Negara termasuk urusan dunia, sehingga pilihan diserahkan kepada manusia untuk mengatur dunianya (tidak harus dengan Khilafah).

Jawab:
Biasanya Sabda Nabi saw yang digunakan sebagai argumentasi diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini:
Jika dilihat dari Asbâb Al-Wurûd-nya, menjadikan hadits tersebut untuk dasar penolakan terhadap ide Khilafah adalah tidak benar. Karena redaksi lengkap hadits tersebut adalah:
Tampak jelas bahwa hadits tersebut muncul berkenaan dengan cara mengawinkan pohon kurma, perkara dunia yang hukumnya mubah, dengan kata lain tidak ada unsur pahala dan dosa di dalamnya. Sama halnya dengan cara menanam padi yang dalam bahasa jawa disebut tandhur “singkatan” dari nata mundhur (menata sambil berjalan mundur) yang biasanya memang dilakukan dengan berjalan mundur kebelakang, ini juga termasuk urusan dunia yang mubah. Artinya, meskipun aktifitas menanam padi tersebut dilakukan dengan maju ke depan atau bergerak ke samping tidaklah mendatangkan dosa bagi pelakunya.
Khilafah memang menyangkut urusan dunia, namun tidak sekedar itu karena Khilafah juga berkenaan dengan hukum Syara’ yang terdapat unsur pahala dan dosa di dalamnya, karena ternyata banyak perintah-perintah Allah SWT dan RasulNya tidak bisa dilaksanakan tanpanya. Berikut ini penjelasan Imam An-Nawawi tentang maksud dari perkara dunia dalam hadits tersebut atau hadits serupa lainnya:
Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa paham Sekularisme sangat bertentangan dengan Islam, karena ajaran Islam tidak mengenal pemisahan perkara agama dan dunia, yang ada justru bagaimana mengurus dunia ini dengan petunjuk Allah SWT Imam Al-Ghazali berkata:

1. 7. Keraguan Ke-7: Maqâshid Asy-Syarî’ah adalah maslahat, sehingga hukum buatan manusia pun diperbolehkan (sistem selain Khilafah) selama mendatangkan maslahat, sedangkan mendirikan Negara Khilafah harus dihindari karena bisa mendatangkan Fitnah/Mudharat.

Jawab:
Maslahat bukan termasuk sumber hukum di dalam Islam, sehingga berlaku atau tidaknya suatu hukum tidak tergantung pada ada atau tidaknya maslahat. Alasannya adalah karena maslahat bersifat dzanni (dugaan), sedangkan hukum Islam tidak boleh berasal dari sumber yang bersifat dzanni. Yaitu, tidak semua yang dianggap maslahat oleh manusia adalah benar adanya. Bukankah Allah SWT dengan begitu jelas dalam firmanNya telah menyatakan:
Meskipun tingkatannya adalah ghalabatudz-dzann (dugaan terkuat) dia tetap tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Imam Al-Amidi dalam kitab Ushul Fiqhnya mengatakan:
Imam Al-Ghozali bahkan mengatakan bahwa ber-istishlâh (berpendoman kepada maslahat), bagaikan membuat syariat baru:
Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik ra. ber-istishlâh, kalaupun riwayat tersebut memang benar bersumber darinya (karena para pengikut Beliau justru mengingkari riwayat tersebut), maka yang benar adalah tidak dimaksudkan secara mutlak. Berikut Imam Al-Amidi berkata:
Tentang apakah hukum buatan manusia bisa menandingi hukum Allah SWT dalam hal maslahat, berikut ini adalah ungkapan Imam Abdul Qâdir ‘Audah, dalam muqaddimah kitabnya At-Tasyrî’ Al-Jinâ’i Al-Islâmî Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Wadh’î, yang berisikan perbandingan antara hukum syari’at yang dulu pernah diterapkan selama kurang lebih 13 abad, dengan hukum buatan manusia yang terus bermetamorfosa hingga saat ini.
Beliau menyatakan bahwa keunggulan Syari’at Islam secara umum adalah:
Meskipun kemaslahatan diduga dapat dicapai tanpa menerapkan sistem Khilafah, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Khilafah, sebagaimana ungkapan Imam An-Nawawi berikut.
Diantara Ahli Kalam yang berpaham seperti itu adalah Al-Ashamm, Imam Al-Qurthubi menyebutkan pendapat batil itu dalam kitab tafsirnya.
Bahkan Beliau (Imam Al-Qurthubi) menyebutkan bahwa orang yang menolak wajibnya mengangkat Khalifah sebagai orang yang buta terhadap syari’at Islam (na’ûdzubillâh min dzâlik).
Adapun ayat-ayat yang sering dijadikan dalil yang memperbolehkan maslahat sebagai sumber hukum, sebenarnya tidak bisa dijadikan dalil. Misalnya:
Lafadz rahmat[an] pada ayat pertama serta syifâ[un] dan rahmat[un] pada ayat kedua tidak menunjukkan maslahat sebagai sabab (sebab), melainkan ghâyah (tujuan) daripada tasyrî’ atau ketetapan Allah SWT. Demikian pula ayat-ayat lainnya seperti:
Dan masih banyak lagi. Ayat-ayat tersebut tidak menunjukkan sebab dari ketetapan Allah SWT, melainkan tujuan daripadanya. Beribadah kepada Allah SWT adalah tujuan penciptaan jin dan manusia, bukan penyebab diciptakannya jin dan manusia. Artinya, jin dan manusia ditetapkan oleh Allah SWT menjadi ada dengan tujuan agar mereka beribadah kepada-Nya, bukan karena disebabkan peribadatan mereka kemudian Allah SWT menciptakan mereka. Ini terbukti sekalipun mereka tidak ada yang beribadah kepada Allah SWT, mereka tetap ada dan Dia tetap adalah Dzat yang maha kaya.
Pencapaian ghâyah (tujuan) sifatnya belum pasti, berbeda dengan sabab (sebab) dimana keberadaannya secara pasti menjadikan sesuatu yang lain ada, sebagaimana definisi sabab oleh Imam Ar-Razi dalam Mukhtâr Ash-Shahhâh-nya:
Jadi jika itu sebab maka penyembahan terhadap Allah SWT-lah yang menjadikan jin dan manusia tetap ada, namun yang ada bukan demikian.
Begitu juga mengingat Allah SWT dan meninggalkan perbuatan keji dan munkar bagi orang yang melakukan shalat, derajat takwa dan kesehatan pada orang yang berpuasa, dll. Semua itu bukan sebab pensyari’atan melainkan tujuan, yaitu tujuan disyari’atkan shalat adalah untuk mengingat Allah SWT dan menghindarkan dari perbuatan keji dan munkar, tujuan disyari’atkannya puasa adalah membentuk orang yang bertakwa dan sehat, dst. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada orang yang shalat namun tidak mengingat Allah SWT (lalai) dan masih saja berbuat maksiat, atau orang berpuasa tapi tidak memperoleh derajat takwa dan justru sakit-sakitan dst. Yang demikian ini adalah praktek yang tidak sesuai dengan tujuan.
Merupakan kesalahan besar jika memahaminya sebagai sebab, sehingga mengatakan tidak perlu shalat selama masih ingat Allah SWT dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar, atau tidak usah puasa selama bertakwa kepada Allah SWT dan masih sehat, dst.
Maka tidak benar bagi mereka yang beranggapan bahwa kemaslahatanlah yang menyebabkan adanya Khilafah di zaman sahabat sehingga ketika maslahat itu bisa dicapai tanpa Khilafah (dengan sistem lain), Khilafah menjadi tidak wajib, tapi yang benar adalah disyari’atkannya Negara Khilafah adalah bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam dan manusia pada umumnya, dan kewajiban tersebut berlaku sampai kapanpun.

1. 8. Keraguan Ke-8: Mengangkat Khalifah hukumnya Fardhu Kifayah, karena sudah ada sebagian umat Islam yang mengusahakan, maka sudah gugur kewajiban dan tidak perlu melibatkan diri.

Jawab:
Fardhu ada dua macam, fardhu kifayah dan fardhu ‘ain. Dari sisi kwajiban, fardhu kifayah dan fardhu ‘ain adalah sama (sama-sama fardhu), meskipun dari sisi pelaksanaannya berbeda. Lagi-lagi Imam Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkâm fî Ushûl Al-Ahkâm menegaskan:
Jika fardhu kifayah itu belum selesai ditunaikan maka kewajiban tersebut masih tetap dibebankan diatas pundak seluruh mukallaf yang menjadi obyek khitab taklif. Imam Asy-Syirazi, dalam kitab Al-luma’ fii Ushul Al-fiqh, menjelaskan:
Dan menurut Imam An-nawawi, apabila kewajiban tersebut telah dikerjakan oleh siapa saja yang memiliki “kifayah” maka beban (kewajiban) tersebut gugur atas yang lain. Tapi, jika semua meninggalkan kwajiban tersebut, semuanya berdosa. Dalam kitabnya Al-Majmu’ Syarh Al-muhadzdzab dikatakan:
Dan dalam kitab Fath Al-Mu’în, Al-Allamah Asy-syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-malibari menambahkan catatan bahwa kaum Muslimin yang tidak ada udzur, tapi meninggalkan kwajiban tersebut berdosa. Berikut ta’bir Beliau:
Berikut ungkapan Imam An-Nawawi Ad-Dimasyqî, dalam karyanya Raudlah Ath-Thâlibîn wa ‘Umdah Al-Muftîn:
Dari ungkapan para Ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa:
a) Meskipun Fardhu Kifayah tidak menuntut peran dari seluruh mukallaf kaum Muslimin, tapi yang menjadi titik perhatian adalah kata “kifayah”, jika kompetensi dan jumlah memadahi untuk mengangkat sorang Khalifah maka sudah cukup, dan itu ditandai dengan benar-benar diangkatnya seorang Khalifah, dan terbentuknya Negara Khilafah. Jika belum maka masih menuntut yang lain dan terus demikian hingga sempurna pelaksanaannya.
b) Kwajiban yang terkategorikan Fardhu Kifayah dikatakan gugur apabila telah ditunaikan dengan sempurna. Kewajiban mengangkat Khalifah gugur saat Khalifah benar-benar sudah diangkat sebagaimana kewajiban sholat jenazah gugur saat jenazah benar-benar sudah dishalati. Jika belum, maka kewajiban tersebut masih menjadi tanggungan bersama (seluruh mukallaf dari kaum Muslimin).
c) Meninggalkan kwajiban yang masuk kategori fardhu kifayah tanpa udzur adalah dosa, dan ketidaktahuan bukanlah alasan.

1. 9. Keraguan Ke-9: Masyarakat masih belum siap untuk melaksanakan syari’at Islam secara penuh, dan mereka tidak mampu menegakkan Khilafah sehingga gugur kewajiban bagi mereka (dikarenakan udzur tersebut).

Jawab:
Ketidaksiapan masyarakat dalam menerapkan Syari’at Islam secara menyeluruh dengan wadah Negara Khilafah tidak bisa menjadi alasan untuk meninggalkan sama sekali kewajiban tersebut. Maka dibutuhkan persatuan kaum muslimin terutama para ulama demi menyamakan gerak dalam mensosialisasikan Syari’at Islam, menjadikan masyarakat Indonesia lebih siap dalam hal tersebut. Demikianlah sikap umat Islam dan para ulama seharusnya, bukan justru memandang dengan sinis atau bahkan “menyerang” ide tersebut dengan menyebarkan berbagai macam keraguan dan fitnah. Na’ûdzu bi Allâh min Dzâlik.
Berikut kutipan dari perkataan Abu Ishâq dalam kitab Anwâr Al-Burûq fî Anwâ’ Al-Furûq karya Imam Syihabuddin Al-Qarafi:
Jika Negara Khilafah belum terwujud maka semua kaum muslimin (yang jumlahnya mencapai sekitar 1,5 Milyar) memiliki tanggungjawab bersama untuk segera mewujudkannya, dan tidak diperbolehkan bagi mereka yang telah mengetahuinya untuk berdiam diri dari perkara tersebut dengan alasan tidak mampu. Demikian juga bagi yang belum tahu, mereka dituntut oleh syara’ untuk mengetahuinya sebagaimana mereka dituntut untuk mengetahui hukum-hukum syara’ lainnya.

1. 10. Keraguan Ke-10: Khilafah yang seperti apakah yang akan ditegakkan? Bukankah sejarah mengatakan bahwa Khilafah adalah pemerintahan yang penuh pertikaian.

Jawab:
Ada dua hal yang perlu dijelaskan dalam menanggapi ungkapan tersebut.

1. Pertama: Bentuk Negara Khilafah yang seperti apakah yang akan ditegakkan?

Istilah Khilâfah ‘alâ Minhâj An-Nubuwwah (Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian) dalam hadits Nabi saw:
Menunjukkan bahwa model kekhilafahan pada masa yang disebutkan oleh hadits di atas adalah model kekhilafahan yang ideal, sebutan Khilâfah ‘alâ Minhâj An-Nubuwwah (Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian) menandakan kekhilafahan pada masa itu adalah kekhilafahan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw Jadi model Khilafah yang demikianlah yang ideal dan hendak ditegakkan. Untuk lebih mengetahui kapan masa Khilâfah ‘alâ Minhâj An-Nubuwwah itu pernah ada, maka hadits berikut ini yang menjawab:
Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam kitab Sunan-nya dengan nomor hadits 4028, juga Ath-Thabarani dalam Al-Mu’jam Al-Kabîr, nomor hadits 6330, dan Al-Baihaqi dalam Dalâil An-Nubuwwah, nomor hadits 2619. Dari sini jelas bahwa kekhilafahan yang hendak ditegakkan adalah kekhilafahan sebagaiamana masa Al-Khulafâ Ar-Rasyidûn, berikut Imam Al-Asy’ari menuliskan dalam kitab Maqâlât Al-Islâmiyyîn:
Hal ini sebanding lurus dengan hadits Nabi saw berikut.
Adapun perbedaan yang terjadi selama masa tersebut, misalkan perbedaan cara pengangkatan Khalifah, selama itu berupa Ijma’ Sahabat maka itu termasuk cara-cara yang diperbolehkan menurut syara’. Tetapi apabila terjadi penolakan dari kalangan sahabat, sebagaimana misalnya penolakan Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdullah bin Umar, Husain bin Ali, Abdullah bin Az-Zubair dan Ibnu Abbas atas bai‘at yang dilakukan oleh Mu’awiyah terhadap putranya Yazid dengan cara pewarisan sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir berikut.
Ini menandakan telah terjadi penyimpangan dalam hal cara pengangkatan Khalifah. Rasulullah saw dan para Al-Khulafâ Ar-Rasyidûn tidak pernah mengajarkan pengangkatan Khalifah dengan cara pewarisan. Abudurrahman bin Abi Bakar mengatakan yang demikian itu adalah ajaran Kisra dan Qaishar bukan ajaran Abu Bakar dan Umar bin Al-Khaththab.
Yang demikian inilah cikal bakal munculnya “Khilafah Bani”, maka muncullah setelah itu kekhilafahan Bani Umayyah dan kekhilafahan Bani Abbasiyyah. Meskipun terdapat penyimpangan, namun bentuk pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah masih tetap disebut sebagai bentuk Negara Khilafah, hal tersebut dilihat dari sisi pengangkatan Khalifah yang masih menggunakan metode bai’at, asas Negara adalah Akidah Islam, keamanan wilayah berada di tangan kaum muslimin, dan hukum yang diterapkan di dalamnya adalah hukum Islam (terlepas dari adanya beberapa penyimpangan yang terjadi).
Adapun peristiwa perang saudara (semisal perang Jamal) yang terjadi di sela-sela masa kekhilafahan Al-Khulafâ Ar-Rasyidûn akan dijelaskan pada uraian berikutnya.

1. Kedua: Bisakah mengambil peristiwa sejarah kekhilafahan yang menyimpang untuk menghukumi konsep Negara Khilafah yang ideal?

Menghukumi konsep sistem Khilafah dengan peristiwa sejarah adalah tidak adil, karena pelaku sejarah adalah manusia yang tidak ma’shûm (terbebas dari kesalahan/dosa), ketidak-ma’shûm-an inilah yang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penerapan sistem Khilafah, sehingga tidak boleh misalnya menafikan kewajiban Khilafah hanya karena kesalahan yang dilakukan oleh Yazid atau ayahnya, Mu’awiyah bin Abi Sufyan ra. Dikatakan hal tersebut tidak adil karena fakta penerapan kadang kala tidak sesuai dengan konsep yang semestinya dijalankan, artinya kadang kala terjadi Al-Isâ-âh fi At-Tathbîq (kesalahan implementasi). Sehingga peristiwa semisal perang Jamal yang disebabkan oleh kesalahan Ijtihad, tidak bisa menjadi alasan untuk kemudian tidak menerapkan sistem Khilafah, sama juga halnya kesalahan dalam menyelenggarakan jenazah oleh beberapa orang, hal tersebut tidak kemudian menjadikan aktifitas memakamkan jenazah menjadi tidak wajib dan ditinggalkan.

1. 11. Keraguan Ke-11: Menegakkan kembali Negara Khilafah di tengah-tengah zaman yang terus berkembang dengan berbagai problematikanya yang semakin kompleks adalah sebuah langkah mundur yang konyol.

Jawab:
Umat Islam yang merupakan umat akhir zaman, memiliki keimanan terhadap kesempurnaan ajaran Islam yang terkandung dalam potongan ayat:
Kesempurnaan tersebut mencakup segala aspek kehidupan manusia, dan berlaku terus atas mereka kapan dan dimanapun mereka berada. Islam mampu menjawab segala problematika kehidupan manusia, Allah SWT sendiri yang menyatakan hal tersebut dalam firmanNya:
Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan Imam Ibnu Mas’ud ra. dalam menafsirkan ayat tersebut dalam kitab tafsirnya.
Secara konseptual, Islam adalah pandangan hidup sempurna yang tidak akan pernah “kadaluwarsa”. Demikian pula secara praktis, selain merupakan sistem operasional yang aplikatif, dengan adanya mekanisme Al-Ijtihâd Asy-Syar’î (penggalian hukum yang sesuai syara’), ajaran Islam terbukti selalu memberikan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan manusia yang terus bermunculan. Hal tersebut yang menjadikan Islam selalu aktual.
Negara Khilafah adalah wadah dari keberlangsungan hidup kaum muslimin dengan segala bentuk perkembangan zaman yang mereka hadapi, bahkan dunia dan catatan sejarah telah mengakui bahwa kemajuan sains dan teknologi yang terjadi di zaman sekarang ini justru berawal dari prestasi gemilang yang telah dicapai kaum muslimin saat mereka hidup di bawah naungan Negara Khilafah.
Syari’at Islam adalah seperangkat hukum yang mengatur kehidupan manusia agar mereka hidup sesuai dengan tujuan diciptakannya mereka, yaitu taat kepada Allah SWT. Dia mengatur segala bentuk aktivitas manusia yang semuanya bermuara pada potensi kehidupan yang dimilikinya, potensi kehidupan tersebut –yang terdiri dari akal, naluri, dan kebutuhan jasmani– tidak pernah berubah seiring dengan perubahan zaman, bahkan hingga hari akhir nanti (Insyâ-Allâh), yang berubah hanyalah benda-benda di sekeliling mereka. Atas dasar inilah syari’at Islam tidak akan pernah kadaluwarsa.

1. 12. Keraguan Ke-12: Khilafah adalah hadiah yang diberikan oleh Allah SWT untuk kaum muslimin jika mereka berakidah dengan benar dan berjalan di atas manhaj yang lurus, sehingga tidak perlu diperjuangkan dan tidak perlu menyibukkan diri dengannya.

Jawab:
Ada hal penting yang harus diperhatikan yang bisa berpengaruh fatal, yaitu antara memahami Khilafah sebagai kewajiban yang harus diperjuangkan/diwujudkan dan memahami Khilafah sebagai keniscayaan serupa anugerah atau lebih tepatnya “hadiah” bagi orang-orang yang beriman, dan pemahaman bahwa memperjuangkan Khilafah berarti mengesampingkan akidah.
Memahami Khilafah sebagai kewajiban dan memahaminya sebagai hadiah, dari dua pemahaman yang berbeda tersebut akan menimbulkan aktivitas yang berbeda, yaitu orang yang memahami Khilafah sebagai kewajiban dia akan berusaha menegakkan/mewujudkannya meskipun pada waktu yang bersamaan terdapat kemungkaran di bidang akidah. Namun tidak demikian bagi orang yang memahami Khilafah “hanya” sebagai hadiah, sehingga yang dilakukan adalah aktivitas lain, mengingat hadiah berbeda dengan ujrah (upah), sehingga ada dan tidaknya dia tidak terlalu diperdulikan atau diharapkan.
Sebagai contoh Jihad mengusir penjajah dari bumi Palestina. Bagi orang yang menganggapnya sebagai kewajiban maka dia akan berusaha menunaikannya meskipun dalam waktu yang bersamaan terdapat kemungkaran dalam hal akidah, namun bagi yang memahaminya sebagai “hadiah” daripada akidah yang benar maka orang tersebut akan disibukkan dengan perkara akidah, tanpa memperdulikan “hadiah”nya, ada atau tidak.
Yang benar adalah keduanya tidak boleh dipisahkan. Akidah yang benar akan melahirkan dorongan untuk menerapkan hukum-hukum Allah SWT yang secara praktis berbentuk institusi Negara Khilafah, demikian pula sebaliknya memperjuangkan penerapan hukum-hukum Allah SWT tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya akidah yang benar karena dorongan tersebut adalah konsekuensi daripadanya.

1. 13. Keraguan Ke-13: Sistem Khilafah tidak memiliki “jati diri”, karena dia juga mengadobsi hal-hal yang berasal dari luar Islam. Misalnya dalam hal administrasi negara, kekhilafahan di masa Khalifah Umar bin Khaththab mengadobsi sistem Ad-Dîwân dari negeri Persia.

Jawab:
Memang benar bahwa Khalifah Umar bin Khaththab mengadobsi bentuk administrasi Negara Persia untuk diterapkan di dalam Negara Khilafah, namun hendaknya yang perlu diperhatikan adalah bahwa hal yang diadobsi tersebut (sistem administrasi) tidak berkenaan dengan pandangan hidup yang dianut oleh orang-orang Persia, atau dengan kata lain hal tersebut termasuk dalam wilayah amru dunyâkum (perkara dunia kalian) yang tidak ada unsur halal dan haram di dalamnya, artinya mengadobsi atau tidak sistem administrasi Negara Persia tidak berpengaruh pada pahala dan dosa bagi kaum muslimin. Hal tersebut dilakukan demi untuk memudahkan penerapan syari’at Islam di seluruh penjuru Negara Khilafah yang wilayahnya saat itu semakin meluas.
Yang juga perlu diketahui, bahwa dalam hal mengadobsi sesuatu yang berasal dari luar Islam, seorang Khalifah harus sangat selektif. Khalifah Umar bin Khaththab misalnya, meskipun berasal dari Negara yang sama yaitu Persia, ternyata Beliau tidak menerima alias menolak jika hal yang hendak diambil atau diadobsi berkenaan dengan pandangan hidup dari luar Islam, yang menyinggung hidayah dan dhalalah, halal dan haram atau pahala dan dosa. Hal tersebut tercermin pada apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah-nya berikut.
Jadi dalam hal urusan dunia (semisal sains dan teknologi) Negara Khilafah tidak menutup diri. Negara hanya menutup diri dari hadlârah (konsepsi-konsepsi tentang kehidupan) yang berasal dari luar Islam, adapun dalam hal madâniyyah (bentuk-bentuk materi yang diambil manfaatnya demi kelangsungan hidup manusia), Negara hanya akan menerima apa-apa yang merupakan hasil daripada kemajuan sains dan teknologi semata, semisal alat-alat berat, alat transportasi, alat komunikasi, alat medis dll. Namun tidak untuk bentuk-bentuk materi yang berasal dari suatu hadlârah tertentu, semisal gambar-gambar atau patung-patung makhluk bernyawa –karena ajaran Islam melarangnya–, kecuali yang memang diperbolehkan karena adanya dalil atau alasan, seperti boneka untuk mainan anak-anak, gambar atau patung anatomi tubuh manusia untuk keperluan medis dll).

PENUTUP
Demikian uraian tentang Wajibnya Mendirikan Negara Khilafah dari beberapa sudut pandang, semoga bisa menumbuhkan keimanan dan keteguhan hati untuk turut serta dalam memperjuangkannya. Hanya dengan keimanan dan ketakwaan sosial (yang terbukti dengan diterapkannya syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat) berkah dari Allah SWT akan segera dilimpahkan atas negeri yang semakin hari semakin menderita ini, sebagaimana sunnahNya:
Semoga Allah SWT selalu menunjukkan kebenaran dan menghilangkan segala keraguan.
Dalam hal ini Allah SWT juga pernah berjanji dalam surat An-Nûr:
Harapan, kalau ada pihak-pihak yang merasa “alergi” terhadap partai, golongan, jama’ah, organisasi, kelompok atau apapun namanya yang “kebetulan” mengusung ide Al-Khilâfah atau memperjuangkannya, perasaan tersebut tidak boleh menjadi sebab kaburnya pemahaman akan wajibnya Khilafah. Rupanya apa yang pernah dinyatakan oleh Syeikh Al-‘Allamah Abu Abdillah Hamud bin Abdillah At-Tuwaijiri (w. 1413 H) dalam kitabnya Ittihâf Al-Jamâ’ah bi mâ fî Al-Fitan wa Al-Malâhim wa Asyrâth As-Sâ’ah perlu untuk direnungkan.
Adalah Syeikh ‘Athiyyah Shaqr seorang mufti Al-Azhar, merasakan keprihatinan yang sangat mendalam atas perbedaan dalam perkara Khilafah di abad ini, dan atas adanya pihak-pihak dari kalangan kaum muslimin sendiri yang “mengganggu” terealisasinya niatan mulia penyatuan kembali umat Islam dalam satu kepemimpinan tersebut, Beliau mengungkapkan:
Namun meski demikian Beliau tidak pernah putus asa dari rahmat Allah SWT, menurut Beliau harapan tersebut akan selalu ada.
Perlu dimengerti juga bahwa sebenarnya Khilafah bukan “Tujuan Akhir”, tapi justru merupakan langkah awal bagi berlangsungnya kehidupan Islam dan penyebarannya ke seluruh penjuru Dunia, hingga mencapai apa yang dicapai oleh siang dan malam, sebagaimana nubuatan pada Hadits Rasulullah saw berikut.
Sudah menjadi maklum bahwa jizyah tidak diberlakukan atas non-muslim kecuali jika statusnya adalah sebagai kâfir dzimmî, yaitu orang kafir yang hidup dibawah perlindungan Negara Khilafah. Maka kesimpulan dari hadits di atas adalah; bahwa kekuasaan Islam kelak akan meliputi seluruh bagian dunia, hal itu karena dikatakan bahwa jizyah akan diberlakukan atas siapapun dari penduduk Bumi yang menolak untuk masuk Islam. Pertanyaannya, kekuatan apakah yang bisa melakukan itu? Kekuatan individu? Atau kekuatan organisasi? Jawabannya adalah bukan, tapi kekuatan Negara Khilafah Islamiah, kekuatan atas izin Allah SWT. Wallâh A’lam bish-Shawâb wa Ahkam. (azizi)*

KEPUSTAKAAN
Al-Qur’ân Al-Karîm. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Abdul Wahhab, et all. 2003. ‘Ulamâ Al-Muslimîn wa Jahalah Al-Wahhâbiyyîn. Istanbul: Maktabah Al-Haqîqah à (http://hakikatkitabevi.com)
Abu Abdillah, Muhammad bin Yusuf. At-Tâj wa Al-Iklîl li Mukhtashar Khalîl. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Abu Al-Hasan, Ali bin Muhammad Al-Khaza’i. Takhrîj Ad-Dilâlât As-Sam’iyyah. Jilid Satu. Beirut: Daar Al-Gharb Al-Islâmi. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Abu An-Naja, Syarafuddin Musâ bin Ahmad. Al-Iqnâ’ fî Fiqh Imâm Ahmad bin Hanbal. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajistani. Sunan Abî Dâwud. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Abu Habib, Sa’di. Al-Qâmûs Al-Fiqhî. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali. Tafsîr Al-Bahr Al-Muhîth. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Abu Manshur Al-Baghdadi. Al-Farq Bayn Al-Firaq. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Abu ‘Uwanah, Ya’qub bin Ishaq. Musnad Abi ‘Uwânah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Abu Yahya, Zakariyya Al-Anshari. Fath Al-Wahhâb. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Zakariyya Al-Anshari. Asna Al-Mathâlib. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Abu Ya’la, Muhammad bin Al-Husain Al-Farra’. Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.
Ahmad bin Muhammad Al-Ghaznawi Al-Kasyani. Ushûl Ad-Dîn. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-‘Abbad, Abdul Muhsin. Syarh Sunan Abî Dâwud. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Amidî, Ali bin Abi Ali. Ghâyah Al-Marâm fî ‘Ilm Al-Kalâm. jilid satu. Kairo: Al-Majlis Al-A’lâ li Asy-Syuûn Al-Islâmiyyah. (http://islamport.com/)
__________, Ali bin Abi Ali. Al-Ihkâm fii Ushûl Al-Ahkâm. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Asy’ari, Abu Al-Hasan. Maqâlat Al-Islâmiyyîn wa Ikhtilâf Al-Mushallîn. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Atsari, Abdullah bin ‘Abdul-Hamîd. Al-Wajîz fî ‘Aqîdah As-Salaf Ash-Shâlih Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ’ah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. Fath Al-Bârî. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Ahmad bin Ali bin Hajar. At-Talkhîsh Al-Habîr fî Takhrîj Ahâdîts Ar-Râfi’î Al-Kabîr. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-‘Aththar, Hasan Asy-Syafi’i. Hâsyiyah Al-‘Aththâr ‘alâ Syarh Al-Jalâl Al-Mahallî‘ alâ Jam’i Al-Jawâmi’. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Bahuti, Manshur bin Yunus. Kasysyâf Al-Qina’ ‘an Matn Al-Iqnâ’. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Manshur bin Yunus. Syarh Muntahâ Al-Irâdât li Ibn An-Najjâr. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain. Dalâil An-Nubuwwah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain. Syu’ab Al-Îmân. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Bujairami, Sulaiman bin Muhammad. Hâsyiyah Al-Bujairamî ‘Alâ Al-Khâthib. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Sulaiman bin Muhammad. Hâsyiyah Al-Bujairamî ‘Alâ Al-Manhaj. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. Al-Jâmi’ Ash-Shahîh Al-Mukhtashar (Shahîh Al-Bukhârî). Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Dumaiji, Abdullah bin Umar. 1403 H. Al-Imâmah Al-Udhmâ ‘inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ’ah. Riyadh: Dâr Thayyibah
Al-Dzahabi, Syamsuddin Abu ‘Abdillah. Târîkh Al-Islâm. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Syamsuddin Abu ‘Abdillah. Siyar Al-A’lâm wa An-Nubalâ. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Iqtishâd fî Al-I’tiqâd. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Abu Hamid. Al-Mustashfâ. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Abu Hamid. Al-Wasîth. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi. Al-Mustadrak ‘alâ Ash-Shahîhayn. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Iji, Abdurrahman bin Ahmad. 1997. Al-Mawâqif. Jilid Tiga . Beirut: Dâr Al-Jîl. (http://islamport.com/)
Al-‘Imrani, Yahya bin Abi Al-Khayr. Al-Intishâr fî Ar-Radd ‘alâ Al-Mu’tazilah Al-Qadariyyah Al-Asyrâr. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-‘Ishami, Abdulmalik bin Husain. Samth An-Nujûm Al-‘Awâlî fî Abnâi Al-Awâili wa At-Tawâlî. Jilid Satu. (http://islamport.com/)
Al-‘Iraqi, Abu Al-Fadhl. Tharh At-Tatsrîb. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Jamal, Sulaimân. Hâsyiyah Al-Jamal ‘Ala Al-Manhaj. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Jadzbati, Muhammad bin Isma’il. Ad-Durrah Al-Gharrâ fî Nashîhah As-Salâthîn wa Al-Qudhâh wa Al-Umarâ. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Jauhari, Isma’il bin Hammad Abu Nashr. Ash-Shahhâh fî Al-Lughah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Jaziri, Abdurrahman. 2002. Al-Fiqh ‘Alâ Al-Madzâhib Al-Arba’ah. Jilid Lima. Beirut: Dâr Al-Fikr
Al-Juwayni, Abu Al-Ma’ali. Ghiyâts Al-Umam wa Iltiyâts Adh-Dhulam. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Kandahlawi, Muhammad bin Yusuf. 2003. Hayâh Ash-Shahâbah. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah
Al-Kattani, Muhammad Abdul-Hayyi. (tanpa tahun). Nidhâm Al-Hukûmah An-Nabawiyyah Al-Musammâ bi At-Tarâtîb Al-Idâriyyah. Beirut: Syarikah Dâr al-Arqam bin Abi al-Arqam
__________, Muhammad Abdul-Hayyi. Ikhtishâr Al-Mufâkahah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul ‘Aziz. Fath Al-Mu’în. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Maliki, Abdurrahman. 1990. Nidhâm Al-‘Uqûbât. Beirut: Dâr Al-Ummah
Al-Manawi, Zainuddîn Abdurraûf. At-Taysîr bi Syarh Al-Jâmi’ Ash-Shaghîr. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Mardawi, Abu Al-Hasan. Al-Inshâf fî Ma’rifah Ar-Râjih min Al-Khilâf ‘Alâ Madzhab Al-Imâm Ahmad bin Hambal. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Mawardî, Abu Al-Hasan. Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah wa Al-Wilâyât Ad-Dîniyyah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Mubarakfuri, Abu Al-‘Ula. Tuhfah Al-Ahwadzî bi Syarh Jâmi’ At-Tirmidzî. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Mushili, Muhammad bin Muhammad. Husn As-Sulûk Al-Hâfidh Daulah Al-Mulûk. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Nabhani, Taqyuddin. 1994. Asy-Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah. Jilid 2. Beirut: Dâr Al-Ummah
__________, Taqyuddin. 2003. Asy-Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah. Jilid 3. Beirut: Dâr Al-Ummah
__________, Taqyuddin. 2001. Nidhâm Al-Islâm. Min Mansyûrât Hizb At-Tahrîr.
__________, Taqyuddin. 2002. Ad-Dawlah Al-Islâmiyyah. Min Mansyûrât Hizb At-Tahrîr.
__________, Taqyuddin. 2001. At-Takattul Al-Hizbî. Min Mansyûrât Hizb At-Tahrîr.
__________, Taqyuddin. 2001. Mafâhîm Hizb At-Tahrîr. Min Mansyûrât Hizb At-Tahrîr.
Al-Nafrawi, Ahmad bin Ghanim. Al-Fawâkih Ad-Dawânî ‘Alâ Risâlah ibn Abî Zaid Al-Qairowânî. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-NaisAburi, Abu Al-Qasim. Tafsîr An-Naisabûrî. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj. Shahîh Muslim. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Nasafî, Abu Al-Barakat Abdullah bin Ahmad. Tafsîr An-Nasafî. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Nasai, Ahmad bin Syu’aib. Sunan An-Nasâi. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. Raudhah Ath-Thâlibin wa ‘Umdah Al-Muftîn. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. Syarh Shahîh Muslim. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Qal’i, Abu Abdillah. Tahdzîb Ar-Riyâsah wa Tartîb As-Siyâsah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Qalyubi, Syihabuddin. Hâsyiyatâ Qulyûbî wa ‘Umairah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Qarafi, Abu Al-‘Abbas Syihabuddin Ash-Shanhaji. Anwâr Al-Burûq fî Anwâ’ Al-Furûq. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________. Adz-Dzakhîrah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Qurthubî, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. Tafsîr Al-Qurthubî. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Qurthubi, Abu Umar Yusuf bin Abdillah. At-Tamhîd li mâ fî Al-Muwaththa min Al-Mâ’anî wa Al-Asânid. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Ramli, Syamsuddin. Ghâyah Al-Bayân Syarh Zabad Ibn Ruslân. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî) à ( http://islamport.com/ )
Al-Razi, Fakhruddin. Mafâtîh Al-Ghayb fî At-Tafsîr. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Razi, Muhammad bin Abu Bakar. Mukhtâr Ash-Shahhâh. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Ru’ayni, Abu Abdillah Al-Maliki. Mawâhib Al-Jalîl fî Syarh Mukhtashar Asy-Syaikh Jalîl. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Rumi, Khasr bin Qaramuz, Durar Al-Hukkâm Syarhu Ghurar Al-Ahkâm. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Sadiri,Taufiq bin Abdul Aziz. Al-Islâm wa Ad-Dustûr. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Safarini, Syamsuddin Abu Al-‘Aun. Lawâmi’ Al-Anwâr. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Shan’ani, Muhammad bin Isma’il. Subul As-Salâm. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Syinqithi, Muhammad Al-Amin. Adhwâ Al-Bayân fî Îdhâh Al-Qurân bi Al-Qurân. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Syirazi, Abu Ishaq. At-Tanbîh. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Suyuthi, Musthafa Al-Hanbali. Mathâlib Ulî An-Nuhâ fî Syarh Ghâyah Al-Muntahâ. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Suyuthi, Jalaluddin. Tafsîr Al-Jalâlayn. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Jalâluddîn. Târîkh Al-Khulafâ’. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Syahrastani, Muhammad bin Abdulkarim. Nihâyah Al-Iqdâm fî ‘Ilm Al-kalâm. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Al-Ahâdîts Al-Mustadrakah min Musnad Ahmad. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Musnad Al-Imâm Ahmad bin Hanbal. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad Al-Khathib. Mughnî Al-Muhtâj ilâ Ma’rifati Alfâdz Al-Minhâj. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Muhammad bin Ahmad Al-Khathîb. Al-Iqnâ’ fî Hilli Alfâdzi Abi Syujâ’. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. Fath Al-Qadîr. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Muhammad bin Ali. Nail Al-Authâr. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Muhammad bin Ali. As-Sail Al-Jarrâr Al-Mutadaffiq ‘alâ Hadâiq Al-Azhâr. Jilid Satu. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah à ( http://islamport.com/ )
Al-Syirazi, Abu Ishaq. Al-Lam’ fî Ushûl Al-Fiqh. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. Al-Umm. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Syarwani, Abdul Hamid. Hawâsyi Asy-Syarwânî. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Tamimi, Abu Hatim Muhammad bin Hibban. Shahîh Ibn Hibbân bi Tartîb Ibn Balbân. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa. Al-Jâmi’ Ash-Shahîh Sunan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi). Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Thabari, Abu Ja’far. Jâmi’ Al-Bayân fî Takwîl Al-Qur’ân (Tafsîr Ath-Thabarî). Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Abu Ja’far. Târîkh Ar-Rusul wa Al-Mulûk. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Abu Ja’far. Târîkh Ar-Umam wa Al-Mulûk. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Thabrani, Abu Al-Qashim Sulaiman bin Ahmad. Al-Mu’jam Al-Awsath. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________. Al-Mu’jam Al-Kabîr. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Thahawi, Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad. Syarh Ma’âni Al-Âtsâr. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Tharthusi, Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid. Sirâj Al-Mulûk. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Yusuf, ‘Abd Ar-Rahman bin Abdulkhaliq. Al-Fikr Ash-Shûfî fî Dhaui Al-Kitâb wa As-Sunnah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Yusuf, Muslim. Dawlah Al-Khilâfah Ar-Râsyidah wa Al-‘Alâqat Ad-Dawliyyah. à (www.saaid.net)
Al-Zarqani, Muhammad bin Abdil Baqi. Syarh Az-Zarqânî ‘alâ Muwaththa’ Al-Imâm Mâlik. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Zayla’i, Utsman bin Ali Fakhruddin Al-Hanafi. Badâ’i’ Ash-Shanâi’ fî Tartîb Asy-Syarâi’. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Al-Zuhri, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Sa’d. Ath-Thabaqât Al-Kubrâ. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Audah, Abdul Qadir. At-Tasyrî’ Al-Jinâî Al-Islâmî. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah. Fatâwa Al-Azhar. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn ‘Adil Ad-Dimasyqi. Tafsir Lubâb fî ‘Ulûm Al-Kitâb. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn ‘Abdilbarr, Abu ‘Umar Yusuf bin Abdillah. Jâmi’ Bayân Al-‘Ilm wa Fadhlih. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Abu ‘Umar Yusuf bin Abdillah. At-Tamhîd li mâ fî Al-Muwaththa’ min Al-Ma’âni wa Al-Asânîd. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn ‘Asakir, ‘Ali bin Al-Hasan. Târîkh Dimasyqa. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn Hajar Al-Haitami, Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad. 2007. Ash-Shawâ’iq Al-Muhriqah ‘Alâ Ahl Ar-Rafdh wa Adh-Dhalâl wa Az-Zindiqah. Jilid Satu. Beirut: Muassasat Ar-Risâlah à ( http://islamport.com/ )
Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad Adh-Dhahiri. Al-Fashl fî Al-Milal wa Al-Ahwâ’ wa An-Nihal. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Abu Muhammad Alî bin Ahmad Adh-Dhahiri. Al-Muhallâ. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn Katsir, Abu Fida Isma’il. Al-Fushûl fî Sîrah Ar-Rasûl. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Abu Fida Isma’il. Al-Bidâyah wa An-Nihâyah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Abu Fida Isma’il. Tafsîr Al-Qur’ân Al-‘Adzîm. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn Khaldun, Abu Zaid ‘Abdurrahman bin Muhammad. Muqaddimah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn Mandhur, Muhammad bin Mukram Al-Mishri. Lisân Al-‘Arab. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn Rajab, Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad. Jâmi’ Al-‘Ulûm wa Al-Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsan min Jawâmi’ Al-Kalim. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn Ruslan, Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Husain. Shafwah Az-Zabad (Zabad Ibn Ruslân). Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn Taimiyyah, Taqiyuddin Ahmad bin Abdil Halim. Al-Hisbah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Taqiyuddin Ahmad bin Abdil Halim. As-Siyâsah Asy-Syar’iyyah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
__________, Taqiyuddin Ahmad bin Abdil Halim. Majmû’ Fatâwâ. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar. Miftâh Dâr As-Sa’âdah wa Mansyûr Wilâyah Al-‘Ilm wa Al-Irâdah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Maqdisi. Al-Mughnî. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad. Bidâyah Al-Mujtahid wa Nihâyah Al-Muqtashid. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn Al-Atsir, ‘Izzuddin Ali bin Muhammad. Al-Kâmil fi At-Târîkh. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibn Al-Azraq, Muhammad bin Ali Al-Gharnathi. Badâi’ As-Silk fî Thabâi’ Al-Milk. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Ibrahim Mushthafa, Ahmad Az-Zyyad. Al-Mu’jam Al-Wasîth. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Izzuddin, Abu Muhammad (Al-Mulaqqab bi Sulthân Al-‘Ulamâ). Qowâ’id Al-Ahkâm fî Mashâlih Al-Anâm. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Muhammad bin Ibrahim bin Sa’dillah. Tahrîr Al-Ahkâm fî Tadbîr Ahl Al-Islâm. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Najmuddin, Ibrahim bin Ali Al-Hanafi, Tuhfah At-Tark fî mâ Yajibu an Yu’mal fî Al-Mulk, Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Nashir bin Ali Aidh Hasan. ‘Aqîdah Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ’ah fî Ash-Shahâbah Al-Kirâm. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Qal’ahji, Muhammad Rawwas. Mu’jam Lughah Al-Fuqahâ’. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Rasyid Ridha, Muhammad. Al-Khilâfah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. I’ânah Al-Mustafîd bi Syarh Kitâb At-Tauhîd. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Umar bin Ali Al-Andalusi. Tuhfah Al-Muhtâj fî Syarh Al-Minhâj. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Waqi’, Abu Bakar bin Khalaf Adh-Dhabbi Al-Baghdadi. Akhbâr Al-Qudhâh. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Wizarah Al-Awqaf wa Asy-Syuûn Al-Islâmiyyah, Al-Mausû’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
Yahya bin Al-Muthahhar. Syarh Sunan An-Nasâi. Al-Maktabah Asy-Syâmilah (Al-Ishdâr Ats-Tsânî)
* Penulis adalah aktivis gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
http://elwatsiq.wordpress.com
(cp/asseifff)